Malapetaka Perhitungan 300 Triliun Kerugian Lingkungan Tata Kelola Pertambangan Timah

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rachmad |

Rabu , 15 Jan 2025 - 20:46

Lendra Dika Kurniawan.-Dok Pribadi-

malapetaka perhitungan 300 triliun kerugian lingkungan tata kelola pertambangan timah                            oleh lendra dika kurniawan
kriminolog universitas muhammadiyah bangka belitung
 
perhitungan 271 triliun yang akhirnya ter-ekskalasi menjadi 300 triliun akhir-akhir ini menjadi isu menarik untuk dibahas. pro dan kontra terhadap perhitungan kerugian lingkungan atas korupsi tata kelola pertambangan timah tampaknya masih menjadi trending topik di media mainstream maupun media sosial. namun, sebenarnya bagaimana perhitungan yang ideal untuk merealisasikan kerugian lingkungan menjadi nominal keuangan negara? 
 
kita tentu harus melihat dari sudut pandang yang berbeda untuk memahaminya. pilihan antara faktor ekologis dan faktor ekonomis terkadang menjadi suatu dilema, khususnya dalam konteks pertambangan timah di kepulauan bangka belitung. negeri yang dijuluki laskar pelangi ini merupakan penghasil komoditas biji timah yang penambangannya sudah dimulai sejak tahun 1726 masehi. 
 
bermula dari kerajaan sriwijaya sebagai tonggak awal, berlanjut memasuki masa penjajahan kolonialisme, pasca kemerdekaan, bahkan hingga kini masih sangat mengandalkan biji timah sebagai komoditas utama untuk pendongkrak perekonomian masyarakatnya. 
 
adanya penegakkan hukum terhadap beberapa kasus tata kelola penambangan timah yang hasilnya malah membatasi ruang gerak pelaku tambang membuat ekonomi sirkular babel yang sebagian besar masyarakatnya adalah penambang tidak berjalan lancar. pertumbuhan ekonomi yang hanya 1,01% dalam triwulan terakhir tahun 2024 memukul masyarakat bangka belitung ke dasar himpitan ekonomi. 
 
deflasi dan penurunan daya beli masyarakat juga sangat terasa, berimbas juga pada penurunan pajak dan pendapatan daerah yang menurun sangat drastis yang membuat pemerintah daerah di babel gagal membayar tunjangan pegawainya. 
 
misalnya saja pemerintah kabupaten bangka yang menghentikan pembayaran tpp (tambahan penghasilan pegawai) hingga akhir tahun 2024 serta memotong gaji pegawai honorernya, belum lagi phk dari karyawan smelter yang tutup akibat imbas kasus pertimahan di babel. parahnya perusahaan tidak dapat membayar pesangon karena aset-nya di sita oleh kejaksaan agung karena diduga adalah hasil dari kejahatan tata kelola pertambangan timah itu sendiri. 
 
terhitung sekitar 1300-an karyawan yang dirumahkan karena lebih dari 20 smelter yang berhenti beroperasi. ekspor-ekspor timah tidak lagi berjalan, begitupun investor yang skeptis untuk menyetor modalnya masuk ke provinsi kepulauan ini. 
 
hal-hal diatas nampaknya belum rampung dengan adanya masalah struktural lain yang tidak akan habisnya untuk dibahas, menempatkan kepulauan bangka belitung menjadi provinsi yang sangat rentan secara ekonomi.
 
perhitungan kerugian ekologis yang menjadi “kambing hitam” rusaknya ekonomi babel ini juga tentu menarik untuk dijelaskan, opini liar di media sosial terkadang melenceng terlalu jauh dengan mengaburkan pandangan netizen. ironinya malah babel yang menjadi hujatan satu indonesia saat ini, seakan-akan menjadi salah satu provinsi terkorup di indonesia yang orang-orangnya berjamaah menjamah hasil kekayaan bumi untuk kepentingan pribadinya. 
 
namun berbeda kenyataannya, terhadap hal ini masyarakat butuh penjelasan yang informatif dan lebih mencerahkan. mengenai perhitungann ini memang perlu dikaji ulang mengingat rumusannya sudah cukup usang, tepatnya perhitungan ini diambil dari peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran yang berakar pada teori robert costanza, seorang ahli lingkungan yang memfokuskan diri untuk mengkaji tentang perhitungan valuasi jasa ekosistem lingkungan pada tahun 1997. 
 
metodologi yang digunakan untuk menakar kerugian terkesan tidak relevan dengan perhitungan saat ini khususnya untuk menakar kerugian lingkungan pasca pertambangan timah di babel. 
 
manfaat utama dari valuasi jasa lingkungan adalah menghitung apa yang alam bisa sediakan kepada kita sebagai manusia yang hidup disuatu ekosistem tertentu, dalam konteks ini adalah apa yang disediakan oleh alam babel seperti aliran sungai bersih, udara segar, ekosistem hutan yang asri, dan lain-lain, tapi bukan berarti kehilangan fungsi lingkungan tersebut  harus diakumulasi semua sampai pada hal-hal yang menjadi turunannya misalkan oksigen yang tidak ada habisnya untuk dihitung, karena itu merupakan sesuatu yang bersifat intangible; tidak dapat dihitung karena memang tidak nyata kebendaannya. 
 
sebagaimana diketahui bahwa pertambangan timah di bangka belitung sudah eksis hampir 3 abad lamanya, sehingga kerusakan yang terjadi-pun adalah hasil dari pertambangan secara kumulatif sedari awal. alangkah tidak bijaknya kemudian mengait-ngaitkan kerusakan yang ada sekarang sebagai konsekuensi dari segelintir pihak saja. 
 
harusnya yang dihitung adalah hal-hal nyata yang nampak secara jelas, begitupun jelas secara rentang waktu karena yang harusnya dihitung adalah kerugian lingkungan kondisi awal jika dibandingkan dengan kondisi faktual sekarang. 
 
belum lagi ada banyak double counting (perhitungan dobel) yang terjadi karena perumusan kerugian lingkungan ini, setidaknya itu yang disampaikan beberapa ahli kerusakan lingkungan tandingan prof. bambang hero saharjo selaku penghitung kerugian lingkungan dalam kasus ini.
 
adapun perhitungan rp 300 triliun tersebut kemudian direstui oleh bpkp sebagai kerugian negara dengan rincian rp 2 triliun sebagai kerugian atas sewa menyewa alat berat dalam tata kelola pertambangan timah, rp 26 triliun sebagai kerugian pembayaran biji timah, dan rp 271 triliun sebagai bentuk kerugian lingkungan dan biaya pemulihannya. banyak pihak yang merasa perhitungan ini  “halu” karena terkesan aji mumpung dengan memasukkan banyak variabel, akibatnya terjadi banyak perhitungan dobel semisal kerusakan kerugian lingkungan dan pemulihannya. 
 
apakah kemudian bila terjadi kerusakan akan langsung dipulihkan? faktanya dilapangan belum tentu langsung dipulihkan, hal ini tercermin dari apakah ada uang negara yang dikeluarkan untuk memulihkan itu? 
 
sejauh ini masyarakat belum melihat adanya lingkungan yang langsung dipulihkan menggunakan keuangan negara, artinya negara belum mengeluarkan uangnya untuk memberesi kerusakan pasca tambang sehingga negara belum rugi. hal ini mengindikasikan bahwa yang sebenarnya dihitung adalah potensi kerugian keuangan negara, bukan kerugian negara secara faktual. 
 
perhitungan ini  lebih cacat lagi apabila kita bandingkan dengan rumusan dalam undang-undang tipikor yang telah diubah melalui putusan mahkamah konstitusi nomor 25/puu-xiv/2016 yang telah menghilangkan kata “dapat” dalam beberapa pasal-nya, termasuk pasal 1 dan pasal 2 yang menjadi andalan undang-undang tipikor, sehingga jika terdapat indikasi perbuatan pidana yang  hanya menimbulkan potensi kerugian negara maka belum dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran undang-undang tindak pidana korupsi. 
 
hal ini berarti mengubah delik pidana yang tadinya adalah delik formil yakni delik yang hanya dengan berbuat saja maka dapat dikenakan pidana, menjadi delik materil yang mengharuskan adanya akibat semisal kerugian faktual keuangan negara sebagai syarat dapat dikenakan pidana.
 
hal menarik yang perlu untuk disoroti adalah hilangnya konsep benefit cost analysis (analisis biaya manfaat) dalam perhitungan kerugian negara karena tampaknya perhitungan kerusakan lingkungan tata kelola pertambangan timah ini menyamaratakan semua jenis lahan dan mengasumsikan bahwa setiap lahan bernilai lebih berharga daripada keadaan sebenarnya. 
 
perlu diingat bahwa asumsi hutan-hutan di babel adalah aset berharga terkadang melenceng terlalu jauh karena tidak semua lahan adalah hutan yang bermanfaat lebih berharga, ada juga semak belukar yang nilai ekonomis lahannya lebih tinggi apabila sudah di land clearing (dirintis dan dibersihkan). begitu juga dengan wilayah perairannya yang dirasa telah rusak akibat pertambangan sejak 3 abad yang lalu. 
 
kajian lingkungan hidup strategis yang harusnya dijalankan secara realistis terkesan tidak dijalankan dengan baik, apakah ada survey langsung ke lapangan sebelum melakukan perhitungan dan apakah perhitungannya telah efisien sesuai dengan fungsi lahan masih sangat dipertanyakan.
 
terhadap pemulihan lingkungan seperti reklamasi-pun haruslah bersesuaian dengan nilai potensial pasca tambang, jangan kemudian lahan yang habis ditambang itu harus dikembalikan seperti semula sebelum dilakukannya pertambangan karena biayanya akan sangat mahal. bukankah suatu lahan tambang kita gali untuk mendapatkan keuntungan ekonomis? jika kemudian “besar pasak daripada tiang” untuk apa kita menambang jika akan rugi. 
 
perhitungan seperti reklamasi ini harusnya tidak dipukul menyentuh nilai ambang atas kerugiannya. lagipula sebelum melakukan proses penambangan sudah diwajibkan untuk menyertakan mine plan (rencana penambangan) dalam setiap perizinan pertambangan seperti izin eksplorasi dan izin produksi. 
 
sudah harus ada studi kelayakan terhadap proses pertambangan ke depannya mulai dari perkiraan volume biji timah, teknis pertambangan, infrastruktur penunjang pertambangan, area buang, bahkan sampai reklamasi dengan menanam tumbuhan di lahan pasca tambang sebagai bentuk re-vegetasi. semuanya haruslah terukur secara ekonomis dan bermanfaat bagi lingkungan sosial dengan memetakan kebutuhan masyarakat yang terdampak pasca tambang. 
 
tanggung jawab kerusakan lingkungan ini pula termasuk beban pemerintah selaku pemberi izin, bukan berarti pemerintah adalah pihak yang dapat lepas tangan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan semacam ini. jika ada aparatur sipil negara yang melancarkan proses perizinan dengan menerima gratifikasi, maka itulah yang harus dikejar penegakkan hukumnya bersama-sama dengan pihak swasta yang pemberi suap.  
 
terkadang dengan berfokus pada unsur perbuatannya saja sudah cukup untuk menghukum pelaku pidana tanpa perlu untuk membesar-besarkan nominal yang validasi data perhitungannya masih diragukan. terbukti dengan diputusnya beberapa terpidana seperti harvey muis dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan berikut dengan denda rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti rp 210 miliar subsider 6 bulan kurungan. 
 
kemudian diputusnya thamron alias aon selama 8 tahun penjara berikut uang pengganti rp 3,5 triliun menimbulkan rasa tidak puas publik terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat itu. hal ini karena adanya bias perhitungan kerugian kerusakan lingkungan yang bernilai fantastis sehingga ekspektasi masyarakat terhadap hukuman pelaku sangat tinggi.**