Aon Divonis 8 Tahun Penjara, JPU Banding? Jaksa Banding Vonis Harvey Cs

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 27 Dec 2024 - 21:14

Sidang Vonis di PN Jakarta Pusat.-screnshot-

aon divonis 8 tahun penjara, jpu banding? jaksa banding vonis harvey cs                             koranbabelpos.id.- vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap bos timah koba, bangka tengah, thamron alias aon juga 8 tahun penjara dengan uang pengganti rp 3,5 trliun memang sudah diduga.  hal ini bertolak dari beberapa bos timah lainya, masing-masing suparta, suwito gunawan, robert indarto, dan terakhir aon.
dengan konstruksi hukum yang sama, berarti pula, jpu kejagung akan mengajukan banding atas vonis aon ini.  karena atas vonis dari masing-masing bos timah itu, jpu jumat, 27 desember 2024 menyatakan banding.
"menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tamron alias aon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun," ujar ketua majelis hakim toni irfan saat membacakan amar putusannya di pengadilan tipikor jakarta, jumat, 27 dsember 2024.
selain pidana badan, tamron juga dihukum pidana denda sebesar rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.
tak hanya itu, majelis hakim juga memvonis tamron untuk membayar uang pengganti sebesar rp 3.538.932.640.663,67 (rp 3,5 triliun), dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
hal yang memberatkan vonis yakni perbuatan terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana mengakibatkan kerugian keuangan negara dan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan korporasi.
sementara itu, hal yang meringankan vonis yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
atas perbuatannya, tamron dinilai terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 uu tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp dan pasal 3 uu tppu.
baca juga:suara hati para terdakwa tipikor timah, bela negara, berujung penjara! 
vonis 3 terdakwa lain
sementara, untuk 3 terdakwa lain yang juga menjalani sidang pembacaan putusan pada hari ini, yakni achmad albani selaku general manager operational cv venus inti perkasa; hasan tjhie selaku direktur utama cv venus inti perkasa; dan kwan yung alias buyung selaku pengepul bijih timah.
1) achmad albani dihukum 5 tahun penjara dan denda rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.
2) hasan tjhie, divonis 5 tahun penjara dan dihukum membayar denda sebesar rp 750 juta subsider 6 bulan penjara.  
3) kwan yung alias buyung, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar rp 750 juta subsider 6 bulan penjara.
atas perbuatannya, ketiganya dinilai melanggar pasal 2 ayat (1) uu tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
jpu nyatakan banding
atas vonis para terdakwa ini, jpu menyatakan menerima putusan perkara atas nama: rosalina yang semula oleh jpu dituntut pidana penjara 6 tahun dan denda rp750 juta subsidair enam bulan kurungan dan divonis majelis dengan 4 tahun penjara dan denda rp750 juta subsidair enam bulan kurungan.
adapun alasan menerima putusan majelis hakim karena telah memenuhi 2/3 dari tuntutan jpu dan yang bersangkutan tidak menikmati hasil korupsi sehingga tidak dikenakan untuk membayar uang pengganti.
sementara, untuk 5 terdakwa lainnya, jpu menyatakan banding, masing-masing:
baca juga: harvey moeis heran istrinya dilibatkan dalam kasus tipikor rp 300 t?
menyatakan upaya hukum banding perkara atas nama:
1) harvey moeis
* tuntutan penuntut umum: pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti rp210 miliar subsidair enam tahun penjara dan denda rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.
* putusan majelis hakim: pidana penjara 6 tahun 6 bulan plus uang pengganti rp210 miliar subsidair dua tahun penjara dan denda rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.
upaya banding terhadap harvey moeis tertuang dalam akta permintaan banding nomor: 68/akta.pid.sus/tpk/2024/pn.jkt.pst.
2) suwito gunawan
* tuntutan penuntut umum: pidana penjara 14 tahun plus uang pengganti rp2,2 triliun subsidair delapan tahun penjara dan denda rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.
* putusan majelis hakim: pidana penjara 8 tahun plus uang pengganti rp2,2 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.
upaya banding terhadap suwito gunawan tertuang dalam akta permintaan banding nomor: 67/akta.pid.sus/tpk/2024/pn.jkt.pst.
3) robert indarto
* tuntutan penuntut umum: pidana penjara 14 tahun plus uang pengganti rp1,9 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.
* putusan majelis hakim: pidana penjara 8 tahun plus uang pengganti rp1,9 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.
upaya banding terhadap robert indarto tertuang dalam akta permintaan banding nomor: 66/akta.pid.sus/tpk/2024/pn.jkt.pst.
baca juga:jpu banding atas vonis harvey moeis dan 4 lainnya, kecuali terdakwa rosalina
4) reza andriansyah
* tuntutan penuntut umum: pidana penjara 8 tahun dan denda rp750 juta subsidair enam bulan kurungan.  
* putusan majelis hakim: pidana penjara 5 tahun dan denda rp750 juta subsidair 3 bulan kurungan.
upaya banding terhadap harvey moeis tertuang dalam akta permintaan banding nomor: 70/akta.pid.sus/tpk/2024/pn.jkt.pst.
5) suparta
* tuntutan penuntut umum: pidana penjara 14 tahun plus uang pengganti rp4,5 triliun subsidair delapan tahun penjara dan denda rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan.
* putusan majelis hakim: pidana penjara 8 tahun plus uang pengganti rp4,5 triliun subsidair enam tahun penjara dan denda rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan.
upaya banding terhadap harvey moeis tertuang dalam akta permintaan banding nomor: 69/akta.pid.sus/tpk/2024/pn.jkt.pst.
adapun alasan menyatakan banding terhadap 5 terdakwa karena putusan pengadilan masih   belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. majelis hakim tidak mempertimbangkan dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat perbuatan para terdakwa serta terjadi kerugian negara yang sangat besar.***