Semua Cawagub Sepakat Pertahankan Budaya Lewat Sekolah

KORANBABELPOS.ID - Tiga calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, sepakat untuk mempertahankan kebudayaan Betawi melalui kurikulum di sekolah dan pendidikan dini serta pembangunan fasilitas gratis yang bisa digunakan masyarakat dalam mengembangkan kesenian lokal.

Hal tersebut tergambar dalam debat pertama Pilkada DKI Jakarta 2024 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu, (6/10/2024).

Calon wakil gubernur nomor urut 1 Suswono mengatakan Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan berkomitmen dengan gerakan membangun kebudayaan (Gerbang) Betawi.

BACA JUGA:Bawaslu Belitung Laksanakan Patroli Siber Pilkada 2024

"Tentu harus diawali dengan pendidikan, tentu akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini karena ini bagian dalam melestarikan kebudayaan," kata Suswono, dikutip dari ANTARANEWS, Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, eksistensi lembaga adat, termasuk situs dan cagar budaya perlu dihidupkan kembali agar ada regenerasi yang akan meneruskan melestarikan kebudayaan Betawi.

Paslon tersebut juga akan menampilkan simbol-simbol budaya Betawi di tempat-tempat yang memungkinkan agar budaya Betawi tetap lestari.

BACA JUGA:Ini 14 Perigatan Kapolda Babel untuk Anggota Polisi Menghadapi Pilkada 2024

Sedangkan Cawagub nomor urut 2, Kun Wardana, menilai bahwa untuk menjaga budaya Betawi tetap eksis, harus dijaga dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat secara gratis dan juga menerapkan pendidikan budaya sejak dini.

Dalam rangka menjaga budaya Betawi, Kun menilai sarana dan prasarana penunjang juga perlu diberikan kepada masyarakat, maupun komunitas budaya. Paslon tersebut berupaya membangun sarana prasarana di setiap RW di Jakarta, untuk menguatkan budaya Betawi hingga ke akarnya.

Kun juga berencana setiap wilayah yang memiliki fasilitas seni budaya bisa digunakan secara gratis, seperti halnya di Taman Ismail Marzuki.

BACA JUGA:Menko Polhukam Minta Jaga Ruang Siber Situs KPU

Untuk itu, pengelolaan Taman Ismail Marzuki nantinya kata Kun akan dikembalikan lagi kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta, dan tidak lagi dikelola oleh Jakpro.

Ia juga menyoroti permasalahan dana abadi untuk para budayawan, karena pendapatan sebagai budayawan jauh di bawah kata layak untuk itu perlu adanya peningkatan kesejahteraan.