Zainul: PT Timah Tbk Bukan Lagi BUMN? SK Gubernur Cacat Hukum

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Syahril Sahidir |

Rabu , 07 Aug 2024 - 20:51

PH Amir Sahbana Zainul Arifin. (Inzet) Lauren Harianja PH Suranto Wibowo.-Reza Hanapi-

zainul: pt timah tbk bukan lagi bumn? sk gubernur cacat hukum                             koranbabelpos.id.- dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) terhadap 3 mantan kepala dinas energi sumber daya mineral (esdm) provinsi kepulauan bangka belitung (babel), yang dibacakan rabu, 31 juli 2024, lalu menguak fakta bahwa, ke 3 orang itu masing-masing suranto wibowo, rusbani, dan amir sahbana jadi terdakwa dalam dugaan perkara tipikor tata niaga komoditas timah terkait wilayah  iup di pt timah tbk tahun 2015-2022 itu?
sementara, pertanyaan publik selama ini yang belum terjawab, mengapa gubernur babel selaku atasan langsung ketiganya tidak terseret dalam kasus yang menghebohkan republik ini?  
dari dakwaan itu menguak terseretnya mereka lebih banyak pada tataran kebijakan yang berakibat negara dirugikan dan memperkaya pihak lain.  termasuk tidak terseretnya gubernur juga karena ada landasan bahwa tataran kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan mereka selaku kepala dinas.
baca juga:tak seret atasan amir, zainul: tunggu fakta sidang. rusbani tak ajukan eksepsi
akibat kebijakan  itu, negara  dirugikan sebesar rp300.003.263.938.131,14 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah ijin usaha pertambangan (iup) di pt timah, tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor:  pe.04.03/s-522/d5/03/2024 tanggal 28 mei 2024 dari bpkp ri.
tidak terseretnya gubernur karena dalam dakwaan ada point yang tertulis berbunyi:
baca juga:eksepsi amir sahbana tak seret mantan atasan, malah singgung pt timah bukan bumn?
9) keputusan gubernur kepulauan bangka belitung nomor: 188.44/113/esdm/2019 tanggal 31 januari 2019 tentang pelimpahan wewenang pengelolaan pertambangan mineral dari gubernur kepulauan bangka belitung kepada kepala dinas energi dan sumber daya mineral provinsi kepulauan bangka belitung.
seperti tak sabar,  walau baru eksepsi -nota bantahan- namun penasehat hukum (ph) terdakwa suranto wibowo, lauren harianja justru langsung tancap gas soal peran atasan dari klienya waktu itu, gubernur babel, erzaldi rosman. 
paling pokok  isi eksepsi dengan mempersoalkan rencana kerja anggaran dan biaya (rkab). dihadapan majelis hakim pengadilan tipikor jakarta pusat yang diketuai  fajar kusuma aji, beranggota rios rahmanto dan sukartono, dinyatakan rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) yang didelegasikan gubernur pada klienya selaku terdakwa telah menyalahi aturan.
bahwa saya mendapatkan surat keputusan gubernur kepulauan bangka belitung no 188.44/113/esdm/2019 tanggal 31 januari 2019 tentang pendelegasian wewenang persetujuan rencana kerja tahunan teknik dan oingkungan (rkttl), rencana kerja anggaran dan biaya (rkab), rencana reklamasi (rr) rencana paskatambang (rpt) izin usaha pertambangan yang ditandatangani oleh erzaldi rosman selaku gubernur kepulauan bangka belitung.
baca juga:eksepsi suranto wibowo seret gubernur erzaldi, lauren: rkab harus tanda tangan gubernur
"bahwa pendelegasian kewenangan untuk menerbitkan rkab oleh gubernur kepulauan bangka belitung kepada kepala dinas berdasarkan surat keputusan gubernur adalah bertentangan dengan uu nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan," kata lauren dalam eksepsinya.
pt timah bukan bumn?
sementara itu, ph terdakwa amir sahbana, zainul arifin lebih banyak menyoroti status pt timah tbk 
yang sebelumnya bumn dan sekarang menjadi anak perusahaan pt. inalum (persero) setelah dilakukan holding company. ini mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham seri b sebesar 65% yang dulunya dipegang negara menjadi dipegang oleh pt inalum (persero). 
bagi tim hukum ini, perbuatan klienya itu bukan digolongkan pidana melainkan soal hukum administrasi negara saja.  
baca juga:menunggu kejutan eksepsi amir syahbana dan suranto 
dihadapan majelis hakim pengadilan tipikor jakarta pusat yang diketuai  fajar kusuma aji, beranggota rios rahmanto dan sukartono,  zainul mengatakan kalau sejak  tahun 2017, pt timah (persero) tbk bukan lagi sebagai bumn namun telah menjadi anak perusahaan bumn yaitu anak perusahaan pt. indonesia asahan alumunium (persero).
ini  berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2017. pt timah tbk juga menurut zainul sebagai bumn telah dicabut, berdasarkan pp ri nomor 46 tahun 2022 tentang penyertaan modal negara ri untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang pertambangan.
pasal 5: menentukan bahwa  penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mengakibatkan: a. status perusahaan perseroan (persero) pt. aneka tambang tbk, perusahaan perseroan (persero) pt. timah tbk, perusahaan perseroan (persero) pt. bukit asam tbk, dan perusahaan perseroan (persero) pt. indonesia asahan aluminium berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
struktur kepemilikan saham tins per 30 juni 2024 menunjukan negara republik indonesia memiliki sebanyak 1 lembar saham seri a dwiwarna yang menjadikannya pemegang saham pengendali tins sedangkan pt  mineral industri indonesia (persero)  menjadi pemegang saham utama tins dengan kepemilikan saham seri b sebesar 65% serta 35% saham seri b lainnya dimiliki oleh masyarakat lainya dari total saham tins yang beredar sebanyak 7.447.753.454 lembar. 
baca juga:kelincahan lobi harvey moeis dalam kasus tipikor tata niaga timah?
“artinya pt mineral industri indonesia (persero) selaku bumn memiliki saham pada pt. timah tbk, dalam kondisi yang demikian berdasarkan surat edaran mahkamah agung ri nomor 10 tahun 2010 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan huruf a mengenai rumusan kamar pidana dalam poin 4 disebutkan “ kerugian yang timbul pada anak perusahaan bumn/bumd yang modalnya bukan bersumber dari apbn/apbd atau bukan penyertaan modal daribumn/bumd dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk keuangan negara,”  kata zainul.
“bahwa karena keuangan pt. timah tbk bukan termasuk keuangan negara, dengan demikian apabila didapati ada kerugian pt timah tbk, maka kerugian tersebut bukan merupakan kerugian negara melainkan kerugian pt timah tbk, sebagai perusahaan swasta yang tunduk kepada undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas,” tandasnya.
sementara itu, terdakwa rusbani tidak mengajukan eksepsi.***