BNPP Perkuat 222 Kecamatan di Wilayah Perbatasan

Reporter: Ant |

Editor: Jal |

Jumat , 07 Jun 2024 - 23:06

Oleh karena itu, BNPP memastikan dana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan sebesar Rp6 triliun dapat diserap dengan maksimal oleh kementerian lembaga terkait serta pemerintah daerah.

"Kalau tahun ini anggaran Rp6 triliun tapi bukan di BNPP, dananya tersebar," kata dia.

Tidak hanya dengan dana tersebut, Tito juga mendorong seluruh pemerintah daerah di wilayah perbatasan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing untuk mempercepat pembangun infrastruktur.

Dengan upaya tersebut, dia berharap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tersebut bisa selesai pada tahun 2024.(ant)

bnpp perkuat 222 kecamatan di wilayah perbatasan                            jakarta - ketua badan nasional pengelola perbatasan (bnpp) tito karnavian mengatakan pihaknya tengah memperkuat wilayah perbatasan yang berada di 222 kecamatan di indonesia.
 
penguatan wilayah perbatasan itu dilakukan dengan cara mempercepat pembangun infrastruktur guna memperkuat perekonomian masyarakat di sana.
 
"total kecamatan ada 584 yang di perbatasan, tahun 2020 - 2024 telah mengelola 222 kecamatan sesuai kebutuhan yang diminta masyarakat, seperti jalan, pasar, sarana pendidikan, ada yang minta bantuan dermaga dan lain-lain," kata tito saat ditemui di gedung tri brata, jakarta selatan, kamis (6/6).
 
menteri dalam negeri ini menyebut sebanyak 222 titik kecamatan itu berada di 17 provinsi yang wilayahnya berbatasan langsung dengan malaysia, papua nugini dan timor leste.
 
menurut tito, bnpp sejak tahun 2020 telah melakukan pemantauan di beberapa titik perbatasan. selama itu pula, bnpp dan seluruh lembaga terkait mencari tahu permasalahan yang dialami masyarakat.
 
"kita melakukan belanja masalah, apa saja yang dibutuhkan masyarakat di wilayah untuk dipenuhi," kata dia.
 
berdasarkan pemantauan bnpp, kata dia, permasalahan umum yang ditemukan pihaknya yakni soal minimnya fasilitas di bidang perekonomian, pendidikan dan transportasi.
 
oleh karena itu, bnpp memastikan dana pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan sebesar rp6 triliun dapat diserap dengan maksimal oleh kementerian lembaga terkait serta pemerintah daerah.
 
"kalau tahun ini anggaran rp6 triliun tapi bukan di bnpp, dananya tersebar," kata dia.
 
tidak hanya dengan dana tersebut, tito juga mendorong seluruh pemerintah daerah di wilayah perbatasan untuk menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) masing-masing untuk mempercepat pembangun infrastruktur.
 
dengan upaya tersebut, dia berharap pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan tersebut bisa selesai pada tahun 2024.(ant)