PT Timah Dititipi 5 Smelter Sitaan?

Reporter: Reza Hanapi/Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Selasa , 23 Apr 2024 - 21:51

Tim daeri Kejagung Bersama Pj Gubernur Babel. -screnshoot-

pt timah dititipi 5 smelter sitaan?                            adalah hari selasa 23 april 2024, di ruang rapat kantor pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung (babel), kejaksaan ri yang diwakili oleh kepala badan pemulihan aset dr. amir yanto dan sekretaris jaksa agung muda tindak pidana khusus dr. andi herman memimpin rapat koordinasi tata kelola benda sitaan perkara tindak pidana korupsi di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk babel.
--------------
peserta rapat dihadiri oleh pihak kejaksaan, kementerian bumn, badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp), pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung, kepolisian daerah kepulauan bangka belitung, tentara nasional indonesia, dan jajaran direksi pt timah tbk.  rapat membahas mengenai dukungan terhadap perbaikan tata kelola timah dengan menitipkan barang bukti sitaan pada kepada kementerian bumn, berupa:
1.tempat pemurnian biji timah (smelter) pt stanindo inti perkasa (sip), yang beralamat di kecamatan bukit intan, kota pangkalpinang.
2.tempat pemurnian biji timah (smelter) pt venus inti perkasa (vip), yang beralamat di kecamatan bukit intan, kota pangkalpinang.
baca juga:kementerian bumn pastikan pt timah tbk lancar, dirut apresiasi kejagung
3.tempat pemurnian biji timah (smelter) pt tinindo internusa (tinindo), yang beralamat di kecamatan bukit intan, kota pangkalpinang.
4.tempat pemurnian biji timah (smelter) pt sariwiguna bina sentosa (sbs), yang beralamat di kecamatan bukit intan, kota pangkalpinang.
5.tempat pemurnian biji timah (smelter) pt refind bangka tin (rbt), yang beralamat di kecamatan sungailiat, kabupaten bangka.
kepala badan pemulihan aset menyampaikan bahwa proses pengelolaan kelima smelter akan dititipkan kepada pt timah tbk melalui kementerian bumn, dan akan dilaksanakan pembahasan lebih lanjut antara kementerian bumn dengan badan pemulihan aset yang melibatkan stakeholder terkait.
“akan dibentuk tim kecil antara badan pemulihan aset kejaksaan ri, kementerian bumn, dan pt timah tbk untuk merumuskan pola dan mekanisme pengelolaan smelter yang akan dititipkan ke pt timah tbk,” ujar kepala badan pemulihan aset.
dalam hal ini, kementerian bumn dan para peserta rapat yang tergabung dalam forkopimda provinsi kepulauan bangka belitung sependapat dengan upaya penyidik kejaksaan agung untuk melakukan penitipan atas barang bukti smelter yang disita. hal itu dilakukan agar barang bukti tersebut terjaga dan demi keberlangsungan ekonomi bagi pekerja dan masyarakat sekitar.
selain itu, peserta rapat juga mendukung kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat yang belum memiliki izin agar dapat dilegalkan kegiatannya, guna menjaga keberlangsungan kegiatan perekonomian masyarakat sekaligus perbaikan lingkungan agar ekosistem lingkungan di bukaan tambang dapat pulih.
kepala badan pemulihan aset berharap agar adanya dukungan terhadap aset yang disita oleh tim penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) di pt timah tbk tahun 2015 s/d 2022 agar barang bukti smelter tidak beralih atau berubah bentuk. 
baca juga:nih dia, 2 unit mobil mewah harvey moeis, ikut disita kejagung ri
dititpi atau dipakai?
adanya solusi itu disampaikan langsung oleh kepala badan pemulihan  aset, kejaksaan agung ri, amir yanto dengan sesjampidsus, andi herman dan pj gubernur bangka belitung, safrizal usai menggelar rapat kordinasi terkait aset sitaan perkara tipikor tata niaga pertimahan di kantor gubernur pemprov bangka belitung (23/4).
dikatakan amir yanto kalau keberadaan smelter ini mempunyai dampak luas dan jangan sampai terbengkalai. mengingat 30 persen  mata pencaharian masyarakat daerah ini dari pertambangan timah.
"supaya harapanya aset barang bukti ini -5 smelter- tetap bisa operasional, masyarakat maupun kegiatan ekonomi bisa berjalan seperti semula," katanya.
terkait teknis pelaksanaan nanti, menurutnya, akan lebih lanjut untuk dikordinasikan dengan kementerian bumn.
ditambahkan oleh andi herman, harapanya -atas 5 smelter- agar tetap memiliki manfaat bagi masyarakat. "supaya tidak ada tafsiran lain, yang dikordinasikan ini adalah barang sitaan berupa 5 smelter. dan alhamdulillah rapat kordinasi tadi pihak forkopimda mendukung penuh adar aset-aset ini tetap beroperasi," tambahnya.
baca juga:ratusan karyawan smelter timah di babel dirumahkan
jhohan: dasar hukumnya apa?
munculnya solusi dari tim kejagung agar 5 smelter sitaan dikelola pt timah tbk sebagaom solusi mengatasi kondisi masyarakat bangka belitung (babel) yang terdampak, malah dikahawatirkan akan menjadi masalah hukum baru.
''saya belum menemukan teori hukum apa yang dipakai jika asset pribadi milik orang lain yang disita tetapi belum diputuskan oleh hakim pengadilan sebagai asset yang dirampas oleh negara malah dapat dipakai dan dikelola oleh pihak lain?'' demikian dikemukakan jhohan adhi ferdian, s.h.,m.h.,c.l.a
ketua dpw himpunan konsultan hukum pertambangan indonesia, babel yang juga staf pengajar hukum pertambangan universitas pertiba kepada babelpos.id.
karena banyak hal akan dipertanyakan.  
''diantaranya, bagaimana dengan keuntungan dari hasil pengelolaan itu? masuk sebagai kekayaan pribadi si pemilik perusahaan atau masuk kedalam kas negara?'' ujarnya.
''lalu, bagaimana dengan kerugian dan hutang piutang yang timbul dari pengelolaan asset tersebut, apakah negara bersedia membayarnya?'' imbuhnya lagi.
di sini menurut jhohan, harus membedakan antara penyitaan dengan perampasan.
''karena hal itu berbeda secara kaidah hukum, penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu hanya untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian, penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikian,'' tegasnya.
baca juga:akhirnya karyawan smelter di-phk!
bagaimanapun menurut jhohan, ini akan menyalahi.
''pemakaian smelter/asset pribadi/perusahaan milik para tersangka yang diserahkan ke pihak lain dengan alasan solusi agar perekonomian masyarakat dapat stabil menurut saya tidak dapat dibenarkan.  sekali lagi, pemakaian smelter/asset pribadi/perusahaan milik para tersangka dari dugaan tindak pidana yang diserahkan ke pihak lain dan diputuskan hanya lewat rapat koordinasi menurut saya sangat ngawur, karna pj gubernur adalah pemerintah sipil, bukan pemegang kekuasaan yudikatif, pj gubernur tidak berwenang masuk terlalu jauh kedalam ranah tindak pidana, dan rapat koordinasi bukan merupakan instrumen hukum,'' tegas jhohan meengakhiri.***