Saldi Isra Beda Pendapat dengan Hakim MK Lain, Final, MK Tolak Permohonan PHPU

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Senin , 22 Apr 2024 - 21:51

Salah Satu Hakim MK, Saldi Isra-Dok-

saldi isra beda pendapat dengan hakim mk lain, final, mk tolak permohonan phpu                            hakim konstitusi (mk) saldi isra mengajukan dissenting opinion atau beda pendapat dengan hakim mk lainnya menjelang penetapan keputusan gugatan pilpres 2024. 
-----------
saldi isra mencontohkan pemilu curang juga terjadi di zaman orde baru. 
“secara pribadi, sebagai hakim saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan hakim yang lain,” tuturnya dalam pidatonya. 
saldi isra mengatakan pemilu harus dijalankan jujur dan adil, mengatur asas langsung, jujur adil, sebagai azaz pemilu.
“hal itu sebagai prinsip kontestasi pemilu dalam uud 1945. pada saat yang sama juga dapat menjadi benteng yang sama, jangan dibelokkan,” katanya. 
“prinsip kriteria jujur dan adil, malpraktek pemilu, dapat dipahami tak dapat diselesaikan pada masalah hukum pemilu, aspek  kewarganegaraan, aspek level yang sama,” katanya. 
saldi isra menjelaskan dengan demikian persaingan bebas dan adil antar peserta, kontestasi harus dimulai dari titik awal, satu level dan sama level. 
menurutnya, wajib dalam pemilu menempatkan hak pilih wn yang memiliki hak konstitusional. 
baca juga:pasca-putusan mk, pemerintah segera siapkan transisi pemerintahan 
“dan harus dipahami tanpa curang di dalamnya sesuai dengan konsep pemilu jujur dan adil,” jelasnya. 
menurut saldi isra, jujur dan adil dalam pemilu dapat dibagi menjadi jujur dan adil secara prosedural dan substansial. 
saldi isra mencontohkan pemilu orba juga curang.
“melampaui batas keadilan prosedural, tidak akan berhenti pada batas prosedur semata. bila mana hanya sebatas prosedural, pemilu tak akan pernah adil. sebab pemilu orba pun memenuhi prosedur yg ada ketika itu,” jelasnya. 
namun secara empiris, kata dia, pemilu orde baru berjalan curang, karena tak fair.
“baik pemihakan pemerintah, dan penyelenggara tak beri ruang kontestasi pemilu. 
baca juga:pakar prediksi putusan mk diperkirakan tak sampai diskualifikasi 
maka dari itu,  pemilu menghendaki kejujuran dan adil pemilu yang lebih materil. melainkan tidak curang, berbohong dan memanipulasi, aturan secara tindakan,” ucapnya. 
“artinya, jujur dan adil yang diinginkan konstitusi, bersifat hakiki,” tuturnya. 
dalam arti ukuran kejujuran dan adil, kata dia, bukan ukuran pada prosedur, namun juga di atas hukum, etika dalam pemilu. 
“etika dan aturan main pemilu dari menahan diri dari semua pihak, untuk berlaku curang. pemilu yang diikuti dengan sikap ketulusan, tidak berbohong. pemilu jurdil, diikuti sikap apa adanya,” jelasnya. 
saldi isra menegaskan calon yang dipilih bermuara pada rusaknya pemilu berintegritas.
“menimbang azaz jujur adil tersebut, sehingga pemilu presiden, jangan hanya sekadar memutus berdasarkan angka-angka statistik semata, memeriksa angka semata melihat dari selisih perhitungan semata. harus menjaga nilai-nilai konstitusi  dan prinsip demokrasi,” kata saldi isra. 
sejumlah pernyataan saldi isra lainnya menegaskan semua dalil pemohon mayoritas sesuai dan berdasar serta beralasan menurut hukum. 
mk tolak permohonan phpu 
sementara itu, sidang mahkamah konstitusi (mk) terkait perkara hasil pemilihan umum (phpu) pilpres 2024 telah tuntas digelar.  
alhasil, mk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, ganjar pranowo dan mahfud md.
putusan mk tersebut dibacakan langsung oleh ketua hakim konstitusi, suhartoyo dalam sidang putusan terkait phpu pilpres 2024 di gedung mk, jalan medan merdeka barat, gambar, jakarta pusat, senin, 22 april 2024.
"amar putusan, mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya," ujar hakim suhartoyo.
"dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," sambungnya.
adapun dalam konklusinya tersebut, hakim suhartoyo menyebutkan bahwa permohonan dari pasangan ganjar-mahfud dianggap tidak beralasan menurut hukum.
tidak hanya itu, bahkan permohonannya juga dianggap tidak beralasan menurut hukum secara untuk seluruhannya.
"eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum," ucap suhartoyo saat membacakan konklusi.
"permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," lanjutnya.
dalam putusan mk ini, ada pendapat berbeda atau dissenting opinion oleh 3 hakim mk yaitu saldi isra, enny nurbainingsih dan arief hidayat.
diketahui sebelumnya, kpu ri telah menetapkan hasil perolehan suara pada pilpres 2024, 20 maret 2024 lalu dan pasangan prabowo-gibran mendapatkan suara terbanyak.
sedangkan ganjar-mahfud mendapatkan suara terbanyak ketiga pada pilpres 2024, dikalahkan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 01, anies baswedan dan abdul muhaimin iskandar serta 02, prabowo subianto dan gibran rakabuming raka.
namun setelah penetapan tersebut, kubu 03 mengajukan sengketa pilpres ke mk pada 23 maret 2024, tepat hari terakhir untuk registrasi sengketa pilpres 2024.
dalam permohonannya itu, dia meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (psu) di seluruh tps se indonesia dan meminta untuk membatalkan putusan kpu soal hasil rekapitulasi pilpres 2024.***