Rp 271 T, itu Nilai Kerusakan Alam Babel, Berapa Kerugian Keuangan Negara?

Reporter: Jhohan Adhi Ferdian S.H., M.H |

Editor: Syahril Sahidir |

Selasa , 02 Apr 2024 - 21:50

Jhohan Adhi Ferdian-dok-

rp 271 t, itu nilai kerusakan alam babel, berapa kerugian keuangan negara?                            oleh: jhohan adhi ferdian  s.h., m.h., c.l.a
advokat (mahasiswa s3 doktor ilmu hukum universitas borobudur)
ketua dpw himpunan konsultan hukum pertambangan indonesia babel
dosen hukum pertambangan universitas pertiba
 
sebagai seorang praktisi sekaligus akademisi hati kami tergelitik ketika media massa mengutip pernyataan pada konfrensi pers kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk tahun 2015-2022 yang mengatakan nilai fantastis sebesar rp. 271 triliun.  padahal nilai tersebut bukan merupakan penghitungan kerugian negara, tetapi dihitung dari kerusakan dari aktifitas pertambangan yang memang telah rusak sejak berabad-abad sebelumnya. 
penyidik melandasi penghitungan pada peraturan menteri lh 7/2014 yang merupakan penghitungan kerusakan alam secara universal, sebagaimana pasal 6 ayat 1; “hasil penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan”. angka rp 271 triliun adalah perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan. perhitungan kerugian dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan. rinciannya sebagai berikut yaitu total untuk yang di kawasan hutan adalah rp 223.366. trilliun dan total untuk untuk non kawasan hutan apl adalah rp 47,703 triliun.
instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara dalam suatu tindak pidana korupsi adalah badan pemeriksa keuangan, sedangkan instansi lainnya tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. sebagaimana diatur dalam berdasarkan sema no. 4 tahun 2016.
jumlah kerugian lingkungan dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah tbk 2015-2022 hingga saat ini masih dihitung. sekedar mengutip pernyataan direktur penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (dirdik jampidsus) kejagung pada saat konfrensi pers, pihaknya masih menunggu penghitungan dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp). artinya kerugian 271 t bukan angka yang pasti dan hanya dihitung pada kerusakan lingkungan bukan pada kerugian negara dimana tindak pidana korupsi itu disangkakan kepada para tersangka.
lalu apa itu kerugian negara? dalam buku pantang korupsi sampai mati (kpk: 2015) dijelaskan tentang konsep kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan korupsi. berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999, konsep kerugian keuangan negara mengandung delik formil. unsur “dapat merugikan keuangan negara” artinya tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika suatu tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung. saya belum menemukan silogisme berpikir terhadap 271 triliun diartikan sebagai kerugian negara sebab jika dihitung dengan kerusakan alam semenjak timah ditemukan pada abad 17/18 masehi atau 400an tahun yang lalu dan dilakukan pertambangan secara besar-besaran pada era kesultanan palembang di bawah pimpinan sultan mahmud badaruddin i pada medio 1730an sampai 1740an lalu belanda pada 1819 melalui banka tin winning bedrijf (btw), dilanjutkan tahun 1953 oleh pn tambang timah bangka pada yang lalu berubah menjadi pt timah saat ini. tentu angka 271 triliun tersebut adalah angka yang sangat kecil, tetapi inilah imbas dari pertambangan, apalagi semenjak   dikeluarkannya   surat   keputusan   bupati   bangka   no. 540.k/271/tamben/2001 tentang pemberian usaha pertambangan untuk pengolahan dan penjualan (ekspor) merupakan salah satu usaha pemerintah kabupaten bangka dalam usaha untuk terus melegalkan usaha tambang timah inkonvensional.
keluarnya skep no. 540.k/271/tamben/2001 dan perda no. 6/2001 bupati bangka saat itu memberikan kesempatan kepada siapapun (masyarakat) untuk melakukan penambangan, dan terutama untuk para pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis perdagangan pasir timah ini yang pada dasarnya adalah menambang bekas pemilik tambang kontrak karya yang semula terikat dengan pt. timah, tbk. alasan dari keputusan bupati bangka tersebut bisa dimengerti disebabkan lesunya roda perekonomian di provinsi bangka belitung dikarenakan turunnya harga lada secara drastis hingga mencapai 12 ribu per kilogram pada awal tahun 2003, sehingga dengan adanya perda dan skep tersebut membawa angin segar bagi masyarakat yang secara instan bisa mendapatkan uang cash secara langsung berkebalikan apabila masih menjadi petani lada yang membutuhkan kesabaran luar biasa baru bisa panen.
lalu apa artinya?
hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dan kerugian negara secara etimologi menurut saya di kasus ini belum menemukan pertalian, kata kausa dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; hubungan kausalitas merupakan faktor yang menguatkan bahwa kerugian negara berupa kekurangan uang, barang dan surat berharga yang terjadi benar- benar merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penanggung jawab kerugian negara/daeah. artinya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian negara merupakan salah satu dasar untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam penilaian terhadap terjadinya suatu kerugian negara.kausalitas tersebut akan membuktikan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh “pejabat: yang mengakibatkan terjadinya kerugian.
dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa kerugian negara dikatakan telah terjadi jika telah terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara. kerugian negara telah terjadi jika adanya pelaku/penanggung jawab kerugian yaitu “pejabat” yang telah melakukan tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti serta memiliki hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum yang dilakukannya tersebut dengan kerugian yang terjadi. sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh “pejabat”. lalu apakah direktur pt timah termasuk pejabat negara ?, disinilah letak masalahnya.
bumn  yang  berbentuk  persero, terhadapnya  berlaku  segala  ketentuan  dan  prinsip-prinsip sebagaimana  diatur dalam  uu  pt, menjadi sebuah  konsekuensi  logis  ketika  perseroan  terbatas yang  merupakan  suatu  badan  hukum  yang  terdiri atas  persekutuan  modal,  maka  bumn  berbentuk persero   yang   merupakan   badan   hukum,   akan terpisahkan  kekayaannya  antara  kekayaan  persero dan   kekayaan   negara   (r.   subekti,   2005),   yang berujung   pada   ketika   bumn   mengalami   suatu kerugian,   kerugian   ini   tidak   dapat   disamakan dengan kerugian negara.
dalam penanganan tindak pidana  korupsi, unsur  penting  yang  menjadi  acuan  utama  adalah untuk   membuktikan   terjadinya   kerugian   negara, sebagaimana  mengacu  pada  pasal  2  dan  pasal  3 uu   
tipikor.   meskipun   pembuktian   terjadinya kerugian   negara   menjadi   penting.
berdasarkan setiap    uraian    sebagaimana    telah    disampaikan sebelumnya,  bahwa  sesungguhnya  status  persero sebagai  badan  hukum  adalah  memiliki  kekayaan yang   berbeda.   jimly   asshiddiqqie   pun   sepakat bahwa kekayaan badan hukum adalah terpisah dari kekayaan  pendirinya  yang  melakukan  penyertaan di  dalam  badan  hukum  tersebut,  dalam   hal  ini adalah negara (jimly asshiddiqie, 2006). pemisahan  ini  juga  lantas  menimbulkan adanya konsekuensi persero untuk memisahkan diri dari   pengaruh   negara   untuk   dapat   melakukan tindakan hukum maupun dalam tindakan melakukan  bisnis  tanpa  perlu  adanya  intervensi dari   pemerintah,   sehingga   ketika   persero   telah menjadi   entitas   terpisah   dari   negara,   tindakan-tindakan    yang    diambil    oleh    bumn    adalah dianggap  sebagai  tindakan  hukum  yang  dilakukan oleh  suatu  badan  hukum  yang  mandiri,  demikian pula  dengan  tanggung  jawab  atas  setiap  tindakan, bahkan yang berujung pada kerugian.
kekayaan    bumn    adalah kekayaan   yang   terpisah   dari   kekayaan   negara, dikarenakan   kekayaan   negara   didalam   bumn hanya  sebatas pada  jumlah saham  yang disertakan, sehingga,  dalam  hal  terjadi  kerugian  oleh  bumn, hal  tersebut  tidak  lantas  menjadi  kerugian  negara, melainkan kerugian dari bumn itu sendiri, kecuali dapat   dibuktikan   bahwa   ada   terjadi   penjualan saham   negara   pada   bumn   tanpa   memperoleh persetujuan   maupun   izin   dari   negara   sebagai pemegang   saham   tersebut,   hal   tersebut   dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum baik    itu    dalam    bentuk    kesengajaan    maupun kelalaian,    sehingga    berdasarkan    hal    tersebut, kerugian   tersebut   dapat   dikategorikan   sebagai kerugian negara.
posisi pt. timah sebagai bumn dari kepanjangan pemerintah untuk “berbisnis” menjadikan pemerintah yang seharusnya berperan sebagai regulator malah "memonopoli" sendiri, karena tugas negara melalui kementerian adalah regulator bukan sebagai pemain (operator), apa jadinya jika dalam suatu pertandingan bola, wasit merangkap pemain?, padahal diberbagai negara justru tidak memiliki kementerian bumn. seperti singapura yang memiliki bumn tapi tidak dibawah kementerian bumn. dia di bawah kementerian terkait, misalnya pertamina di bawah kementrian esdm. tidak digabung jadi satu dalam kementerian.
terakhir, kerusakan alam memang imbas dari pertambangan, sekalipun 271 triliun seperti yang digembor-gemborkan media tergolong besar, tapi hal itu membuktikan bahwa bangka bukan daratan yang punya timah, tetapi sebaliknya, butiran timah yang membentuk sebuah daratan, dan saat ini kita sedang berada diatasnya.***