60% Dana Stunting Dipakai Kunker, Wamendagri: Bangun Sekolah Ngakunya Gak Punya Uang

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 24 Jan 2025 - 09:57

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto -Antaranews.com-

KORNBABELPOS.ID.- Inilah perilaku pejabat atau pemerintahan daerah (Pemda) di negeri ini. Di tengah fakta bagaimana Presiden RI Prabowo Subianto memangkas anggaran kunjungan hingga 50 %, Pemda justru memakai dana mencegah stunting hingga 60% untuk kunjungan kerja (Kunker).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara soal alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah pemerintah daerah. Ia menyebut masih banyak pengunaan dana APBD yang tidak tepat sasaran. Hal itu disampaikan Bima usai menjadi narasumber dalam siniar yang dilakukan KPK.

"Catatan Kemendagri banyak anggaran yang dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent, tidak menyentuh kepada rakyat. Biaya makan minum, biaya alat tulis kantor, biaya kunjungan kerja, perjalanan dinas," kata Bima.

"Banyak daerah-daerah itu yang kegiatannya itu pemberantasan stunting, tapi 60 persen dari anggarannya itu untuk kunjungan kerja, untuk perjalanan dinas, itu nggak nyambung. Untuk pemberantasan kemiskinan, banyak seminar dan lain-lain," katanya.

"Jadi arahan presiden itu tepat gimana caranya APBD ini dikoreksi sehingga langsung," sambung Bima.***

60% dana stunting dipakai kunker, wamendagri: bangun sekolah ngakunya gak punya uang                            kornbabelpos.id.- inilah perilaku pejabat atau pemerintahan daerah (pemda) di negeri ini. di tengah fakta bagaimana presiden ri prabowo subianto memangkas anggaran kunjungan hingga 50 %, pemda justru memakai dana mencegah stunting hingga 60% untuk kunjungan kerja (kunker).
wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto buka suara soal alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) di sejumlah pemerintah daerah.  ia menyebut masih banyak pengunaan dana apbd yang tidak tepat sasaran.  hal itu disampaikan bima usai menjadi narasumber dalam siniar yang dilakukan kpk.
"catatan kemendagri banyak anggaran yang dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya tidak urgent, tidak menyentuh kepada rakyat. biaya makan minum, biaya alat tulis kantor, biaya kunjungan kerja, perjalanan dinas," kata bima.
"banyak daerah-daerah itu yang kegiatannya itu pemberantasan stunting, tapi 60 persen dari anggarannya itu untuk kunjungan kerja, untuk perjalanan dinas, itu nggak nyambung. untuk pemberantasan kemiskinan, banyak seminar dan lain-lain," katanya. 
"jadi arahan presiden itu tepat gimana caranya apbd ini dikoreksi sehingga langsung," sambung bima.***

Tag

Share