Menteri PANRB Rini Tekankan Pentingnya Meritokrasi dalam Birokrasi

Reporter: ant |

Editor: Budi Rahmad |

Senin , 23 Dec 2024 - 09:02

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini-Antaranews.com-

KORANBABELPOS.ID, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya meritokrasi dalam reformasi birokrasi. Dikatakan ini bahwa sistem merit bukan sekadar agenda, melainkan prinsip dasar dalam transformasi ASN.

"Implementasi dari sistem merit dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara," ," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, dikutip dari ANTARANEWS.

Selain itu, Rini mengatakan bahwa meritokrasi sejalan dengan delapan arahan reformasi birokrasi dari Presiden RI Prabowo Subianto seperti pengelolaan ASN.

"Presiden selalu menekankan bahwa birokrasi harus bersih. Sistem merit ini adalah salah satu alat untuk kita membangun birokrasi yang bersih. Beliau juga sering menyampaikan untuk setiap individu ASN itu harus berkinerja baik dan terus-menerus meningkatkan kompetensinya," ujarnya.

Ia juga lantas menjelaskan bahwa terciptanya ASN yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit menjadi salah satu sasaran dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025—2045.

"Meritokrasi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan serta promosi ASN. Hal ini tentunya mendukung efektivitas pemerintahan dengan memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis juga memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai," katanya.

Ia mengatakan bahwa Kementerian PANRB telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat sistem merit tersebut seperti penyempurnaan kebijakan manajemen ASN, integrasi pengawasan sistem merit dalam portal administrasi pemerintah, dan pemberian umpan balik untuk memperbaiki tata kelola ASN.

menteri panrb rini tekankan pentingnya meritokrasi dalam birokrasi                            koranbabelpos.id, jakarta - menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini menekankan pentingnya meritokrasi dalam reformasi birokrasi. dikatakan ini bahwa sistem merit bukan sekadar agenda, melainkan prinsip dasar dalam transformasi asn. 
 
"implementasi dari sistem merit dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara," ," kata rini dalam keterangannya di jakarta, jumat, dikutip dari antaranews.
 
selain itu, rini mengatakan bahwa meritokrasi sejalan dengan delapan arahan reformasi birokrasi dari presiden ri prabowo subianto seperti pengelolaan asn.
 
"presiden selalu menekankan bahwa birokrasi harus bersih. sistem merit ini adalah salah satu alat untuk kita membangun birokrasi yang bersih. beliau juga sering menyampaikan untuk setiap individu asn itu harus berkinerja baik dan terus-menerus meningkatkan kompetensinya," ujarnya.
 
ia juga lantas menjelaskan bahwa terciptanya asn yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit menjadi salah satu sasaran dalam grand design reformasi birokrasi nasional (gdrbn) 2025—2045.
 
"meritokrasi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan serta promosi asn. hal ini tentunya mendukung efektivitas pemerintahan dengan memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis juga memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai," katanya.
 
ia mengatakan bahwa kementerian panrb telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat sistem merit tersebut seperti penyempurnaan kebijakan manajemen asn, integrasi pengawasan sistem merit dalam portal administrasi pemerintah, dan pemberian umpan balik untuk memperbaiki tata kelola asn.
 
"penerapan sistem merit memang terus membaik, tetapi sebaran dan penerapannya masih terpusat di pulau jawa dan kota-kota besar. maka dari itu, harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan meritokrasi tersebar merata di seluruh indonesia," ujarnya.
 
di sisi ain kementeri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini telah bertemu kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) hendrar prihadi di jakarta, kamis (19/12).
 
pertemuan keduanya membahas terkait dengan berbagai isu, termasuk penguatan reformasi birokrasi, pengadaan sdm, hingga pengembangan e-katalog ke dalam ina digital.
 
“kemarin lkpp baru merilis e-katalog versi 6. tentunya ini selaras dengan transformasi digital pemerintah yang sedang kami canangkan,” kata rini dalam keterangannya di jakarta, jumat.
 
di dalam pengembangan lanjutan sistem prioritas digital untuk layanan digital nasional terintegrasi, lkpp bertanggung jawab atas integrasi e-katalog sebagai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 
sistem pengadaan secara elektronik (spse) sebagai sistem yang memayungi pengadaan barang dan jasa telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pada tahun 2021. selain itu, dia mengusulkan agar layanan bidang pengadaan barang dan jasa (pbj) yang dijalankan melalui spse tersebut dapat menjadi bagian dari portal administrasi pemerintahan, yakni inagov.
 
tentu harus dilihat pula potensi interoperabilitas spse dengan aplikasi umum lainnya dan memastikan peningkatan kualitas, stabilitas, serta kehandalannya sebagai aplikasi umum.
 
kepala lkpp hendrar prihadi juga menyampaikan apresiasi atas koordinasi yang dilakukannya bersama jajaran kementerian panrb. hendrar memastikan program-program lkpp yang tengah berjalan akan terus mendukung program prioritas presiden/wakil presiden ri dan berdampak bagi masyarakat.
 
“kami telah berkoordinasi dengan bu menteri, khususnya digitalisasi di bagian pengadaan barang dan jasa. alhamdulillah banyak masukan dan dukungan supaya program-program ini selaras dengan yang diinginkan bapak presiden lewat astacita," pungkas hendrar.(ant)
 
sumber antara