Kenaikan PPN 12 Persen Merupakan Usulan PDIP? Lho?

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Minggu , 22 Dec 2024 - 21:15

Wihadi Wiyanto-screnshot-

KORANBABELPOS.ID.- "Kenaikan PPN 12%, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11% tahun 2022 dan 12% hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan," kata Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI, Wihadi Wiyanto.

Wihadi menilai sikap PDIP terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut. Terlebih, panja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP dipimpin PDIP.

"Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin panja pun dari PDIP, kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto)," tutur Wihadi.

Dia pun mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu bahwa kenaikan PPN 12% merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebab kebijakan itu menjadi payung hukum yang diputuskan PDIP pada periode 2019-2024.***

kenaikan ppn 12 persen merupakan usulan pdip? lho?                            koranbabelpos.id.- "kenaikan ppn 12%, itu adalah merupakan keputusan undang-undang (uu) tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp) dan menjadi 11% tahun 2022 dan 12% hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh pdi perjuangan," kata anggota komisi xi fraksi gerindra dpr ri, wihadi wiyanto.
wihadi menilai sikap pdip terhadap kenaikan ppn sangat bertolak belakang saat membentuk uu hpp tersebut.  terlebih, panja pembahasan kenaikan ppn yang tertuang dalam uu hpp dipimpin pdip.
"jadi kita bisa melihat dari yang memimpin panja pun dari pdip, kemudian kalau sekarang pihak pdip sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah prabowo (presiden prabowo subianto)," tutur wihadi.
dia pun mengingatkan pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu bahwa kenaikan ppn 12% merupakan keputusan pemerintahan presiden prabowo subianto sebab kebijakan itu menjadi payung hukum yang diputuskan pdip pada periode 2019-2024.***

Tag

Share