Keberhasilan Negara Juga Diukur dari Layanan Publik

Reporter: Antara |

Editor: Noperma |

Jumat , 13 Dec 2024 - 22:04

Berikutnya, dia meminta pemerintah daerah meningkatkan kolaborasi lintas sektor dengan membangun kerja sama yang solid bersama pemerintah pusat, daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara (BUMN), dan swasta untuk menciptakan ekosistem layanan yang makin terintegrasi. Menteri PANRB memandang perlu pelibatan masyarakat dalam setiap evaluasi maupun pengembangan MPP.

"Kita tidak lagi melihat apa yang diinginkan oleh pemerintah kepada masyarakat, tetapi apa yang diinginkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk mendapatkan layanan-layanan yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya," jelasnya.

Pesan terakhir, kata dia, agar MPP menjadi simbol inovasi bagi tiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

"Jangan puas dengan capaian saat ini. Cari cara-cara baru yang membuat layanan makin efisien dan ramah kepada masyarakat, ramah kepada kaum rentan, dan pastikan bahwa MPP menjadi dorongan yang lebih kuat untuk penggunaan teknologi dalam rangka mempercepat proses layanan," ujarnya.

Rini menekankan bahwa komitmen meningkatkan layanan menjadi penting karena perjalanan membangun MPP masih relatif sangat panjang. Ia mengajak semua elemen menjadikan pelayanan publik sebagai wajah terbaik dari pemerintah.(ant)

SUMBER ANTARA

keberhasilan negara juga diukur dari layanan publik                            jakarta - menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini mengatakan bahwa keberhasilan dari sebuah negara tidak sekadar diukur dari pertumbuhan ekonominya. dikatakannya bahwa keberhasilan sebuah negara juga dapat diukur dengan pelayanan publik yang memenuhi harapan maupun kebutuhan masyarakat secara adil, cepat, dan efisien.
 
“misalnya di singapura. singapura itu menggabungkan pelayanan fisik dengan pelayanan digital, dan ada optimalisasi sistem dengan lingkungan kerja yang lebih fleksibel,” katanya, dukitp dari antaranews.
 
kemudian, korea selatan. menurut dia, konsistensi dalam mengadopsi teknologi informasi ke dalam setiap praktik, layanan, dan proses bisnis, dapat menjadi contoh. ada juga negara azerbaijan dan georgia yang pelayanan bisa terintegrasi dari mulai pusat sampai ke daerah.
 
"kami sering belajar kepada azerbaijan dan georgia. kita lihat bahwa di azerbaijan dan georgia itu ,” ujarnya.
 
oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa program mal pelayanan publik (mpp) yang telah ada sejak 2017 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat indonesia. konsep mal pelayanan publik ini dilakukan dengan menyatukan seluruh layanan yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun layanan-layanan swasta. dan ini dikumpulkan ke dalam satu tempat. 
 
menyadur antara, berdasarkan data kementerian panrb, sejak 2017 hingga 12 desember 2024 telah terdapat 272 mpp di seluruh indonesia. kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) menargetkan seluruh kabupaten/kota mempunyai mal pelayanan publik (mpp) pada 2025.
 
“akan tetapi, tentunya kembali lagi pada kesiapan pemerintah daerah,” kata menteri panrb rini widyantini . 
 
ia mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, maka kementerian panrb berfokus untuk mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan layanannya terlebih dahulu agar masyarakat tidak harus pergi ke berbagai tempat.
 
selain itu, dia mengatakan bahwa untuk daerah yang belum mempunyai mpp dapat mengintegrasikan layanan publik di dinas pelayanan terpadu satu pintu (ptsp).
 
“nanti kalau mereka sudah siap, dan sebagainya, bisnis prosesnya, kemudian juga kan tidak hanya punya pemerintah daerah, karena dari swasta, dari layanan pemerintah pusat, dan sebagainya pun harus ada di situ, maka kami akan membantu memberikan bimbingan untuk bangun mal pelayanan publik,” jelasnya.
 
namun, dia mengatakan bahwa pendampingan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh kementerian panrb karena tetap membutuhkan pemerintah provinsi.
 
“jadi, kami mendorong setiap provinsi, gubernur, untuk bisa memberikan motivasi kepada kabupaten/kota, melakukan pendampingan-pendampingan kepada kabupaten/kota,” ujarnya.
 
berdasarkan data kementerian panrb, sejak 2017 hingga 12 desember 2024 terdapat 272 mpp. selain itu, sebanyak 236 kabupaten/kota, dan lima provinsi, yakni maluku, papua barat daya, papua pegunungan, papua selatan, dan papua tengah belum memiliki mpp.
 
rini widyantini memberikan tiga pesan untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan mal pelayanan publik (mpp).
 
"pertama adalah utamakan selalu kualitas pelayanan, pastikan bahwa layanan diberikan dengan cepat, mudah, ramah, profesional, dan berintegritas. jadikanlah kepuasan masyarakat itu sebagai ukuran utama di dalam keberhasilan layanan," kata rini widyantini. 
 
berikutnya, dia meminta pemerintah daerah meningkatkan kolaborasi lintas sektor dengan membangun kerja sama yang solid bersama pemerintah pusat, daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara (bumn), dan swasta untuk menciptakan ekosistem layanan yang makin terintegrasi. menteri panrb memandang perlu pelibatan masyarakat dalam setiap evaluasi maupun pengembangan mpp.
 
"kita tidak lagi melihat apa yang diinginkan oleh pemerintah kepada masyarakat, tetapi apa yang diinginkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk mendapatkan layanan-layanan yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya," jelasnya.
 
pesan terakhir, kata dia, agar mpp menjadi simbol inovasi bagi tiap pemerintah daerah di seluruh indonesia.
 
"jangan puas dengan capaian saat ini. cari cara-cara baru yang membuat layanan makin efisien dan ramah kepada masyarakat, ramah kepada kaum rentan, dan pastikan bahwa mpp menjadi dorongan yang lebih kuat untuk penggunaan teknologi dalam rangka mempercepat proses layanan," ujarnya.
 
rini menekankan bahwa komitmen meningkatkan layanan menjadi penting karena perjalanan membangun mpp masih relatif sangat panjang. ia mengajak semua elemen menjadikan pelayanan publik sebagai wajah terbaik dari pemerintah.(ant)
 
sumber antara