Pemerintahan Pindah ke IKN Tahun 2028, DPR Siap Ikut Tinggalkan Jakarta

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, setelah ibu kota baru bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan terjadi tahun 2028.

 

"Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, kantor legislatif dan kantor yudikatif di sana," ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Selasa, sebagaimana dikutip dari ANTARANEWS.

 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku siap mengikuti kepindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.  Menurut Puan, saat ini segala keputusan yang menyangkut IKN berada di pemerintah. Sehingga segala keputusan mengenai hal itu akan diikuti oleh DPR RI.

 

"Sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan. Ya kita siap saja bagaimana kemudian keputusan pemerintah," kata Puan. 

 

 Hasan Nasbi juga mengatakan bahwa terkait kepastian kapan Presiden Prabowo Subianto akan pindah dan berkantor di IKN. Ia menyebutkan pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, kata dia, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik. 

 

Sejauh ini pemerintah melalui Otorita IKN terus melakukan pembangunan di IKN. Otorita IKN mengungkapkan proyek pembangunan yang tengah dilakukan salah satunya yakni gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri di Nusantara, Kalimantan Timur yang saat ini dalam tahap revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

 

"Jadi sedang revisi DIPA, kalau sudah revisi terus tanda tangan kontrak, tetap dilaksanakan," ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.