Rakorda II BAN PDM: Akreditasi Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Reporter: Budi Rahmad |

Editor: Budi Rahmad |

Senin , 09 Dec 2024 - 06:54

Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ke II BAN PDM--

rakorda ii ban pdm: akreditasi menjadi tanggung jawab  bersama                            koranbabelpos.id, pangkalpinang - badan akreditasi nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (ban pdm) provinsi kepulauan bangka belitung menyelenggarakan rapat koordinasi daerah (rakorda) ke ii.
 
rakorda digelar selama  selama 3 hari, mulai 3--5 desember 2024 bertempat di soll marina hotel.
 
hadir dalam rakorda ini dinas pendidikan, kantor kementerian agama kabupaten/kota se provinsi kepulauan bangka belitung , organisasi mitra seperti;  balai guru penggerak (bgp), dewan pendidikan, pgri, ikatan penilik indonesia, himpunan pendidik anak usia dini (himpaudi), ikatan guru taman kanak-kanak (igtk), ikatan guru raudhatul athfal (igra) dan forum komunikasi pkbm. 
 
sebagai narasumber kepala balai penjaminan mutu pendidikan (bpmp) provinsi kepulauan bangka belitung ir. guritno wahyu wijanarko, m.e., kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi kepulauan bangka belitung dr. h. masmuni mahatma, s.fil.i.,m.ag.
 
selain itu juga ada kepala dinas pendidikan provinsi kepulauan bangka belitung dr. ervawi, s.pd.,m.pd., kepala dinas pendidikan belitung timur dedy wahyudi, s.kom., kepala kantor kemenag bangka selatan h. jamaludin, s.ag.,m.h.
 
ketua ban pdm babel h. fatkhan mubina mengatakan bahwa rakorda mengusung tema “merayakan sinergi, merajut harmoni”.
 
"kita menyadari bahwa akreditasi tidak hanya menjadi tanggung jawab ban, tetapi melibatkan berbagai pemangku kepentingan sehingga selalu diperlukan koordinasi, sinergi dan harmoni," kata fatkhan.
 
fatkhan mengatakan bahwa rakorda adalah ajang sosialisasi hasil akreditasi yang menjadi bagian dari mekanisme penjaminan mutu sekaligus sebagai wujud dari pertanggungjawaban publik. 
 
rakor juga menjadi kesempatan mengidentifikasi secara bersama-sama berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan akreditasi di tingkat satuan pendidikan untuk kemudian dibicarakan solusi apa yang akan dilakukan ke depan. 
 
"rakorda ii lebih bersifat evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan untuk mendapatkan masukan sebagai bahan perbaikan ke depan, berbeda dengan rakorda i yang lebih bersifat menyamakan persepsi terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan," tutup fatkhan. 
 
sementara, sarbini sebagai penanggung jawab pelaksanaan rakorda ii, menyampaikan rasa bangganya terhadap antusiasme peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh dinamika diskusi dan tanya jawab serta usul pemikiran dari setiap topik pembahasan. 
 
"berbagai persoalan muncul dalam diskusi baik sifatnya teknis, managerial sampai pada pemahaman konsep dan implementasinya. dari semua itu yang paling menggembirakan bahwa seluruh peserta berkomitmen untuk mendukung terselenggaranya akreditasi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjadi alat evaluasi eksternal yang betul-betul mencerminkan secara utuh dan tepat bagaimana mutu pelayanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan tingkat daerah," kata sarbini. 
 
sebagai wujud komitmen para peserta rakorda tersebut selaku pemangku kepentingan di daerah masing-masing, maka dirumuskan dalam bentuk rencana tindak lanjut kerja sama kemitraan antar-pemangku kepentingan yang intinya antara lain; 
 
pertama tahap pra-akreditasi, yakni perlu adanya sosialisasi pada satuan pendidikan yang menjadi sasaran akreditasi. 
 
kedua adalah penguatan kapasitas operator satuan pendidikan, khususnya dalam keterampilan penggunaan aplikasi dalam akreditasi. 
 
sementara yang ketiga adalah bimbingan teknis tim pengendalian mutu atau tim akreditasi di tingkat satuan pendidikan. dan keempat pembekalan terkait instrument baru akreditasi paud, dasmen dan program kesetaraan.
 
kemudian tahap pasca-akreditasi: yakni perlu adanya sosialisasi hasil akreditasi serta pembahasan dan tindak lanjut rekomendasi baik untuk satuan pendidikan maupun instansi pembina dan program dan kegiatan bisa dilaksanakan tersendiri atau bersinergi dengan program atau kegiatan lain yang terkait.