JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta masyarakat meningkatkan daya kritis. Hal itu agar tidak mudah terprovokasi dengan berita hoaks selama masa Pilkada 2024.
"Masyarakat harus tidak mudah percaya dengan berita berita yang judulnya klik bait dan harus memeriksa kepada situs berita yang terpercaya, link berita yang terpercaya," kata peneliti Purledem, Annisa Alfath, yang redaksi kutip dari ANTARA, Rabu (2/10/2024).
Menurut Annisa, daya kritis tersebut harus dibangun agar masyarakat tidak mudah termakan isu-isu lokal pilkada yang berbau perbedaan identitas dan SARA. Selain itu, Annisa juga mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui media sosial. Kondisi tersebut, menurut Annisa, akan mempersulit pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam menangkal isu hoaks tentang pilkada.
"Selain itu, masyarakat kalangan muda juga bisa melakukan edukasi politik selama pilkada karena di beberapa daerah memang isunya isu-isu lokal," ucap Annisa.
Dengan pemberian edukasi yang dilakukan melalui pendekatan anak muda, Annisa yakin pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima masyarakat. Namun dari semua itu, Annisa menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk terhindar dari hoaks. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yakni dengan membuka akses informasi seluas-luasnya untuk masyarakat. Hal tersebut dapat membantu masyarakat yang ingin mencari tahu berita fakta ketika dihadapkan dengan isu mengandung hoaks.
"Untuk bantu masyarakat ketika hendak melakukan cek fakta, penyelenggara pemilu harus membuka akses data seluas luasnya. Jangan kemudian informasi yang seharusnya bisa diakses publik malah susah," tutur Annisa.
//Kemenkominfo Gandeng Bawaslu
Annisa Alfath juga menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenekominfo) harus menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga koalisi masyarakat sipil untuk memperkuat satgas antihoaks. Pihak-pihak tersebut, menurut Annisa, harus dilibatkan dalam satgas antihoaks demi menyamakan kriteria berita hoaks yang harus ditindak selama Pilkada 2024.