Dengar Jeritan dari Melonjaknya Pajak Hiburan, karaoke dan Mandi Spa = 75%

UU HKPD memberi ruang kepada pemerintah daerah, dengan memberikan kewenangan/diskresi untuk menetapkan dan menyesuaikan tarif PDRD sesuai dengan kondisi perekonomian di wilayah masing-masing, termasuk di dalamnya dalam menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu dalam rentang tarif 40 persen hingga 75 persen.

Lydia menambahkan bahwa tarif PBJT adalah dukungan agar daerah makin mandiri dan keseimbangan fiskalnya.

"Maka, kami perlu berpikir agar assignment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan mereka dengan kondisi tertentu yang perlu dilakukan pengendalian,” ujar Lydia.***