Masing-masing PNS akan mendapatkan uang makan berdasarkan golongan masing-masing, dengan masa kerja sekitar 22 hari. Dengan demikian, para PNS akan menerima uang makan dengan besaran berbeda.
"Jika dihitung per 22 hari, PNS Golongan I dan II akan mendapatkan Rp 770.000, Golongan III Rp 814.000, dan Golongan IV Rp 902.000," terangnya.
Terkait uang paket data, Sri Mulyani menjelaskan, bahwa uang paket data ini termasuk dalam biaya komunikasi. Uang paket data ini dibagi menjadi dua kategori.
"Bagi pejabat setingkat Eselon I dan II/yang setara OB Rp 400.000 per bulan. Dan pejabat setingkat Eselon III/yang setara ke bawah OB Rp 200.000 per bulan," jelasnya.
BACA JUGA:CPNS 2024, Ada Sektor Wisata!
Untuk diketahui, uang paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).
Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring (online) dan ketersediaan anggaran.
"Serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas," sebutnya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia juga memberikan kabar gembira bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pasalnya, masa depan para ASN PPPK ini akan mendapat jaminan pensiun dari pemerintah, pasca ditandatanganinya Undang-Undang ASN oleh Presiden Joko Widodo.
Kepastian ASN PPPK yang akan mendapatkan jaminan pensiun untuk masa depan ini, tertuang dalam UU tentang ASN yang diberi Nomor 20 tahun 2023.
BACA JUGA:PPPK Vs PNS, Apa Bedanya?
Aturan tersebut mulai berlaku sejak diundangkan atau pada 31 Oktober 2023. Dengan adanya UU baru ini, berarti hak-hak yang diterima PPPK sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Adapun mata pasal yang menjelaskan tentang ASN PPPK mendapatkan jaminan pensiun, yakni, Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023.
Yang mana dijelaskan, bahwa Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateril.
Tak hanya mendapatkan jaminan pensiun, di dalam aturan baru tersebut para ASN PPPK juga akan mendapatkan jaminan hari tua.