JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Iwan Syahril mengatakan pendidikan sebagai bagian dari politik namun tidak boleh dipolitisasi.
"Pendidikan yaitu bagian dari politik, kemudian harus ada proses politik, tapi jangan sampai dipolitisasi," katanya dalam suatu kegiatan tentang pendanaan pendidikan di Jakarta, Kamis (6/6).
Hal tersebut, dia kemukakan sebagai upaya yang harus dilakukan untuk membentuk sistem pendidikan yang berkualitas di Indonesia.
Ia menyebutkan visi bersama dalam membangun pendidikan di Indonesia harus terbentuk mulai dari hulu di Kemendikbudristek hingga hilir di bawah naungan pemerintah daerah masing-masing, sehingga tidak ada tarik-ulur kebijakan dan tanggung jawab.
"Itu akan membuat kita bukan saja lelah, tapi juga menghabiskan sumber daya kita yang juga sangat terbatas," katanya.
Dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualitas, kata Iwan, dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Menurut dia, sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang SDM di bidang pendidikan berpengaruh dalam penciptaan suasana pendidikan.
Untuk itu, kata dia, Kemendikbudristek mewujudkan hal itu melalui Program Merdeka Belajar yang menyasar langsung kepada guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas.