KORANBABELPOS.ID – Pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Di level nasional, tingkat kemiskinan yang sempat melonjak akibat pandemi COVID-19 telah berhasil diturunkan ke level pra-pandemi.
Sayangnya, di level regional, masih ada beberapa provinsi yang belum berhasil menekan angka kemiskinan ke level pra-pandemi, salah satunya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Pakar Ekonomi Moneter dan Ekonomi Pembangunan Wiborini, mengatakan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 memang terjadi di Babel, namun belum sekuat di level nasional. Karena itu, meski perekonomian mulai pulih, namun kemiskinan di Babel belum kembali ke tingkat pra-pandemi.
BACA JUGA:Angka Kemiskinan di Bangka Tengah Meningkat
“Bahkan, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan serta ketimpangan pendapatan justru meningkat,” jelasnya melalui keterangan resmi (21/1) yang diterima redaksi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, per September 2024 jumlah penduduk miskin di Babel tercatat sebesar 5,08 persen dengan jumlah penduduk miskin 78,58 ribu jiwa, naik 1,26 ribu dibanding Maret 2024 yang berjumlah 69,95 ribu jiwa. Secara persentase, kemiskinan naik dari 4,55 persen menjadi 5,08 persen.
Sebagai gambaran, kemiskinan Babel pra-pandemi (September 2019) tercatat sebesar 4,50 persen. “Ini menandakan bahwa meskipun ekonomi berangsur membaik, sebagian masyarakat masih sangat rentan,” kata Wiborini.
BACA JUGA:Kemiskinan Ekstrem Babel Berkurang Jadi 8.044 Jiwa
Selain itu, pengentasan kemiskinan di Babel juga menghadapi tantangan berupa kedalaman dan keparahan kemiskinan yang semakin memburuk. Ini terlihat dari indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2024 meningkat menjadi 0,752 dari 0,662 pada Maret 2024. Kenaikan paling signifikan terjadi di perdesaan, dari 0,934 menjadi 1,118. Demikian juga di perkotaan, P1 justru meningkat dari 0,468 menjadi 0,494.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga naik dari 0,156 pada Maret 2024 menjadi 0,202 di September 2024, dengan lonjakan terbesar di perdesaan (dari 0,209 menjadi 0,379), dibandingkan dengan perkotaan yang turun menjadi 0,077 dari 0,188 pada maret 2024.
Menurut Wiborini, dari aspek wilayah, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 6,49 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang hanya 4,09 persen. “Ini menegaskan bahwa masyarakat perdesaan lebih rentan terhadap kemiskinan dan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam memulihkan ekonomi pasca pandemi,” terangnya.
BACA JUGA:Basel Targetkan Penurunan Kemiskinan Ekstrem 2024
Lantas, apa yang harus dilakukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah? Pakar Ekonomi Regional Ardi Adji menambahkan, roda pemulihan ekonomi harus diputar lebih kencang agar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di perdesaan bisa diatasi.
“Ini memerlukan strategi inklusif untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan,” katanya.