SUNGAILIAT - Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelar Forum Konsultasi Publik (FKP). FKP tentang evaluasi Standar pelayanan dan penyampaian hasil survey kepuasan masyarakat terkait pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan lingkup pangkalan PSDKP Batam, di Aula Pelabuhan Perikanan Perikanan (PPN) Sungailiat, Kamis (5/12/2024).
Acara tersebut dibuka langsung Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam, Turman Hadianto Maha. Turut hadir Kepala PPN Sungailiat, Kurmawan, Danpos AL Air Kantung, Darsidi, Pihak Pelaku usaha perikanan Sungailiat, Perwakilan Akademisi dan media massa di Kabupaten Bangka.
Turman Hadianto Maha mengatakan, penyelenggaraan FKP merupakan amanat UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik.
"FKP kita ini dilaksanakan bagian amanatkan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU pelayanan publik tersebut," jelasnya.
Dikatakannya, Pangkalan PSDKP Batam Secara umum wilayah kerja operasional kegiatan pengawasan Sumber Daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Batam mencakup WPP-711 dengan 7 Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP dan wilayah kerjanya masing-masing.
Adapun wilayah tersebut terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Babel, dimana Provinsi Bangka Belitung terdiri dari 2 Satuan Pangawasan SDKP yaitu Satwas Bangka dan Satwas Belitung.
"Dengan jangkauan wilayah kerja yang luas dan jumlah personil pengawas perikanan masih kurang, namun kami berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan.
Adapun tujuan FKP untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dan juga Pangkalan PSDKP Batam mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan baik dan konsisten.
Selain itu, sebagai tolak ukur agar menjadi pelayan prima sehingga sangat berarti bagi Pangkalan PSDKP Batam, untuk itu, masukan dan saran sangat berarti bagi kami." katanya.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama berita acara FKP oleh pihak Syahbandar PPN Sungailiat, Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Babel, perwakilan akademisi, tokoh masyarakat dan media massa, disaksikan Kepala Pangkalan PSDKP Batam, Turman Hadianto Maha. (dee)