Genjot PAD Pemkab Bangka Turunkan Tim OPAD

    SUNGAILIAT - Pemerintah Kabupaten Bangka akan menurunkan tim  optimalisasi pendapatan asli daerah (OPAD) untuk memaksimalkan pengawasan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. "Kami terpaksa akan menurunkan tim OPAD kelapangan  guna mengoptimalkan pendapatan daerah," kata Penjabat Bupati Bangka, M Haris di Sungailiat, Sabtu.   
    Menurut Haris, langkah ini terpaksa harus ditempuh karena ada dugaan wajib pajak dengan nilai tagihan lumayan besar namun belum patuh pajak, termasuk juga ditemukan tunggakan pajak yang belum dilunasi. "Wajib pajak yang tidak melunasi tagihan pajak, akan terhutang di tahun berikutnya dan wajib untuk melunasi," ujar dia.
    M Haris menegaskan, wajib pajak yang sengaja tidak mau membayar kewajiban senilai tagihan ratusan juta masuk kategori pengelapan pajak dan dapat dikenai sanksi pidana. "Jangankan sampai senilai ratusan juta, tunggakan senilai puluhan juta saja dapat mempengaruhi realisasi dari  masyarakat yang hanya membayar Rp25 ribu-Rp50 ribu," jelasnya.
    Dia tekankan  perangkat di UPT BPPKAD yang ada di seluruh kecamatan untuk segera melaporkan jika diketahui ada wajib pajak yang tidak patuh membayar kewajiban.  "Pegawai UPT BPPKAD harus rutin turun kelapangan memberikan sosialisasi pajak daerah dan melakukan penagihan," kata Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka, Hariyadi.
    Tim OPAD  beranggotakan sejumlah pegawai organisasi perangkat daerah, unsur kejaksaan dan kepolisian, tim ini bertugas mendampingi petugas dalam pemungutan pajak daerah. (dee)