Pemimpin Perempuan Bukan Berarti Berpihak pada Perempuan

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 18 Oct 2024 - 20:43

Titi Anggraini-screnshot-

KORANBABELPOS.ID.- Isu perempuan, seperti diskriminasi, kekerasan, dan sebagainya, hingga saat ini masih belum tuntas di Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pun menjadi penting untuk menyuarakan isu ini dalam setiap pengambilan kebijakan dan menjalankan program pemberdayaan perempuan.

Dengan terlibatnya perempuan diharapkan suara-suara para perempuan dapat diwakilkan dan sampai ke meja parlemen.

Namun demikian, nyatanya isu perempuan hingga saat ini belum tuntas, bahkan dengan banyaknya pemimpin perempuan dalam pemerintahan, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani yang menjabat selama dua periode.

Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Permudem) Titi Anggraini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam hal ini tidak bisa hanya dilihat dari jumlahnya.

"Kalau bicara soal keterwakilan perempuan kan beyond numbers, bukan hanya soal angka-angka, tapi juga bagaimana angka itu bisa berdampak pada substansi," kata Titi di Jakarta, 17 Oktober 2024.

Substansi dari parlemen sendiri meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut seharusnya berkontribusi pada pemenuhan hak-hak perempuan.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa keberpihakan pada keterwakilan perempuan dipengaruhi dari banyak perspektif, termasuk jumlah.

"Kan kalau bicara voting, kalau jumlah perempuan kurang dari 30 persen, tentu dia akan mengalami kesulitan untuk memenangi sebuah proses pengambilan keputusan."***

pemimpin perempuan bukan berarti berpihak pada perempuan                            koranbabelpos.id.- isu perempuan, seperti diskriminasi, kekerasan, dan sebagainya, hingga saat ini masih belum tuntas di indonesia.  keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pun menjadi penting untuk menyuarakan isu ini dalam setiap pengambilan kebijakan dan menjalankan program pemberdayaan perempuan.
dengan terlibatnya perempuan diharapkan suara-suara para perempuan dapat diwakilkan dan sampai ke meja parlemen.
namun demikian, nyatanya isu perempuan hingga saat ini belum tuntas, bahkan dengan banyaknya pemimpin perempuan dalam pemerintahan, seperti ketua dpr ri puan maharani yang menjabat selama dua periode.
baca juga:jumlah perempuan yang duduk di kursi dpr ri bertambah 
pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (permudem) titi anggraini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam hal ini tidak bisa hanya dilihat dari jumlahnya.
"kalau bicara soal keterwakilan perempuan kan beyond numbers, bukan hanya soal angka-angka, tapi juga bagaimana angka itu bisa berdampak pada substansi," kata titi di jakarta, 17 oktober 2024.
substansi dari parlemen sendiri meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
ketiga fungsi tersebut seharusnya berkontribusi pada pemenuhan hak-hak perempuan.
namun demikian, perlu diketahui bahwa keberpihakan pada keterwakilan perempuan dipengaruhi dari banyak perspektif, termasuk jumlah.
baca juga:konstruksi feminisme dan stigma negatif masyarakat terhadap kaum perempuan
"kan kalau bicara voting, kalau jumlah perempuan kurang dari 30 persen, tentu dia akan mengalami kesulitan untuk memenangi sebuah proses pengambilan keputusan."***

Tag

Share