Stem Cell Hingga Vaksin Lokal, Mulai Banyak Diproduksi

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Kamis , 10 Oct 2024 - 21:06

Ilustrasi-screnshoot -

Rizka menilai bahwa inovasi ini sejalan dengan transformasi sistem kesehatan pada pilar ketiga.

"Kementerian Kesehatan dalam hal menuju ketahanan di sektor kefarmasian dimulai dari risetnya, penyiapan risetnya, kemudian produksinya, sampai kepada penggunaannya," paparnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya terus mendukung upaya riset hingga uji klinis hingga dapat dikeluarkan izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dengan begitu, berbagai jenis produk biologi kini sudah banyak diproduksi lokal dan membantu menurunkan harga yang lebih terjangkau.

Bahkan, obat-obatan tersebut berpeluang untuk di-cover oleh BPJS Kesehatan setelah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"BPJS kan kita membiayai untuk masyarakat banyak, harus ada kajian namanya health technology assessment, harus memiliki cost benefit analysis yang ditunjang dengan kajian-kajian tersebut bahwa (obat) ini memiliki benefit yang lebih dan cost effective," ungkapnya.

"Kalau BPJS bisa, pastinya nanti akan kedepannya juga bisa selama dibuktikan dengan cost benefit analysis," ungkapnya.***

stem cell hingga vaksin lokal, mulai banyak diproduksi                            kementerian kesehatan mendorong trasformasi kesehatan, salah satunya melalui pengembangan advanced therapy medicinal products (atmps), di mana terapi stem cell hingga vaksin lokal mulai banyak diproduksi dalam negeri.
--------------
dalam hal ini, laboratorium sangat dibutuhkan dalam menunjang perkembangan produk biologi, baik dari segi keamanan maupun efikasinya.
"dalam rencana induk bidang kesehatan, kita juga memasukkan indikator indeks keamanan obat dan makanan," terang terang direktur jenderal kefarmasian dan alat kesehatan kementerian kesehatan dr. dra. lucia rizka andalusia, apt., m. pharm., mars.
menurut lucia indeks keamanan obat dan makanan pastinya harus ditunjang dengan laboratorium yang kuat.
untuk diketahui, atmps merupakan produk medis yang mengandung bahan aktif yang berasal dari sel atau jaringan yang dapat digunakan untuk pengobatan, pencegahan, atau diagnosis penyakit.
baca juga:kemenkes siapkan 12 laboratorium, darurat cacar monyet
direktur jenderal kefarmasian dan alat kesehatan kementerian kesehatan dr. dra. lucia rizka andalusia, apt., m. pharm, dari 14 antigen vaksin rutin yang digunakan oleh kementerian kesehatan, 10 jenisnya sudah bisa diproduksi dalam negeri.-annisa zahro-
teknologi ini juga dapat diklasifikasikan menjadi terapi gen, terapi sel, dan produk rekayasa jaringan.
"produk biologi yang paling dikenal insulin. penggunaannya paling banyak karena kasus diabetes di indonesia itu banyak sekali. kita sudah bisa memproduksi insulin dalam negeri, kita sudah bisa memproduksi vaksin dalam negeri," terang rizka.
"insulin sudah bisa diproduksi dalam negeri, eritropoetin itu juga untuk penyakit ginjal sudah bisa diproduksi dalam negeri," paparnya.
"ini membutuhkan teknologi yang lebih advance dan juga obat kanker yang berbasis biologi antibodi monoclonal juga sudah bisa mulai diproduksi dalam negeri," tambahnya.
selain itu, vaksin yang kini menjadi salah satu upaya pencegahan penyakit ganas banyak diproduksi dalam negeri.
"dari 14 antigen vaksin rutin yang digunakan oleh kementerian kesehatan, 10 jenisnya sudah bisa diproduksi dalam negeri," tandasnya.
baca juga:kpu dan kemenkes koordinasi jaga kesehatan petugas kpps
rizka menilai bahwa inovasi ini sejalan dengan transformasi sistem kesehatan pada pilar ketiga.
"kementerian kesehatan dalam hal menuju ketahanan di sektor kefarmasian dimulai dari risetnya, penyiapan risetnya, kemudian produksinya, sampai kepada penggunaannya," paparnya.
ia menegaskan bahwa pihaknya terus mendukung upaya riset hingga uji klinis hingga dapat dikeluarkan izin edarnya oleh badan pengawas obat dan makanan (bpom).
dengan begitu, berbagai jenis produk biologi kini sudah banyak diproduksi lokal dan membantu menurunkan harga yang lebih terjangkau.
bahkan, obat-obatan tersebut berpeluang untuk di-cover oleh bpjs kesehatan setelah mendapatkan izin edar dari badan pengawas obat dan makanan (bpom).
"bpjs kan kita membiayai untuk masyarakat banyak, harus ada kajian namanya health technology assessment, harus memiliki cost benefit analysis yang ditunjang dengan kajian-kajian tersebut bahwa (obat) ini memiliki benefit yang lebih dan cost effective," ungkapnya.
"kalau bpjs bisa, pastinya nanti akan kedepannya juga bisa selama dibuktikan dengan cost benefit analysis," ungkapnya.***