Menko Polhukam Dapat Perintah Perintah Bentuk Angkatan Siber

Reporter: Ant |

Editor: Budi Rahmat |

Selasa , 24 Sep 2024 - 22:27

"Saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. Tapi nanti biar pemerintah baru Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan menuju ke sana," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (12/9).

Menurut Jokowi, keberadaan Angkatan Siber sangat baik. Negara-negara lain juga sudah mulai mengarah kepada pembentukan angkatan siber.

"zero trust" cegah serangan siber

Di sisi lain, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan model "zero trust" dalam pengembangan maupun penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) guna mencegah serangan siber di masa mendatang.

Dia menjelaskan "zero trust" yang dimaksud adalah mengasumsikan bahwa semua perangkat, pengguna, dan sistem yang berkaitan dengan PDN dianggap tidak terpercaya sampai terbukti keamanannya.

"Hal ini diterapkan melalui kontrol akses yang ketat dan autentifikasi berlapis," kata Hadi.

Selain itu, menurutnya pemantauan keamanan pada sistem PDN nantinya bakal berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurutnya AI diintegrasikan dalam sistem pemantauan jaringan PDN guna mendeteksi keamanan siber secara real time.

menko polhukam dapat perintah perintah bentuk angkatan siber                            jakarta - presiden ri joko widodo telah memerintahkan untuk membentuk angkatan siber sebagai matra keempat tentara nasional indonesia (tni). termasuk presiden terpilih prabowo subianto yang juga menaruh perhatian besar terhadap pembentukan angkatan siber pada pemerintahannya mendatang.
hal tersebut dinyatakan oleh  menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) hadi tjahjanto.
"oh sudah, pak presiden sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk presiden terpilih (prabowo) kan concern dengan matra keempat," kata hadi usai rapat kerja bersama komisi i dpr di kompleks parlemen, senayan, jakarta, sebagaimana koranbabelpos.id kutip dari antara, selasa 24/9/2024).
hadi menyebutkan bahwa bahwa angkatan siber tersebut ibarat pasukan yang disiapkan untuk menghadapi perang pikiran. dia juga menilai serangan siber merupakan bentuk pertempuran modern.
"angkatan keempat ini, matra siber ini adalah perang pikiran. jadi, bagaimana kita bisa mempengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan," ucapnya.
"matra siber, matra keempat, ini adalah bagaimana kita menghadapi serangan-serangan siber dari luar ya, ini kan non-state. dalam pertempuran modern saat ini, center of gravity kita sekarang adalah perang siber," imbuh hadi. 
 
dia lantas menuturkan bahwa pertempuran siber itu di dalamnya termuat perang proksi hingga propaganda. dalam menghadapi perang siber tersebut diperlukan suatu peralatan sistem yang memadai untuk dapat menghalau serangan siber.
 
"diperlukan satu unit yang tiap hari melakukan patroli, kemudian melakukan rangkaian-rangkaian mitigasi," kata dia.
 
indonesia, kata hadi, pernah menghadapi perang siber saat konflik dengan timor timur dahulu kala. hanya saja pada waktu itu belum menyiapkan perang-perang siber tersebut. 
 
seperti dikutip dari antara, sebelumnya pada 12 september, presiden joko widodo menyerahkan pembahasan dan pembentukan angkatan siber selaku matra keempat tni kepada pemerintahan presiden terpilih ri prabowo subianto.
 
"saya rasa nanti semua negara akan menuju ke sana. tapi nanti biar pemerintah baru pak presiden prabowo subianto yang akan menuju ke sana," ujar jokowi di istana kepresidenan, ibu kota nusantara, kalimantan timur, kamis (12/9).
 
menurut jokowi, keberadaan angkatan siber sangat baik. negara-negara lain juga sudah mulai mengarah kepada pembentukan angkatan siber.
 
"zero trust" cegah serangan siber
 
di sisi lain, hadi tjahjanto mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan model "zero trust" dalam pengembangan maupun penggunaan pusat data nasional (pdn) guna mencegah serangan siber di masa mendatang.
 
dia menjelaskan "zero trust" yang dimaksud adalah mengasumsikan bahwa semua perangkat, pengguna, dan sistem yang berkaitan dengan pdn dianggap tidak terpercaya sampai terbukti keamanannya.
 
"hal ini diterapkan melalui kontrol akses yang ketat dan autentifikasi berlapis," kata hadi.
 
selain itu, menurutnya pemantauan keamanan pada sistem pdn nantinya bakal berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (ai). menurutnya ai diintegrasikan dalam sistem pemantauan jaringan pdn guna mendeteksi keamanan siber secara real time.
 
menurut hadi bahwa teknologi itu bisa mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan yang berpotensi menjadi serangan secara lebih dini. dia mengatakan pemerintah juga bakal memperketat kebijakan terhadap akses data.
  
di samping itu, hadi tak memungkiri bahwa peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (sdm). merupakan hal yang penting dalam membangun dan mengelola pdn. maka dari itu, dia mengatakan pemerintah terus berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan sdm.
 
"kami memang menyadari bahwa terdapat tantangan besar, bahwa perkembangan teknologi siber yang sangat cepat ini sering kali membuat regulasi tertinggal. kebijakan dan keamanan harus selalu diperbarui," kata mantan panglima tni itu.(ant)