KPU Sebut Parpol Dapat Alihkan Dukungan di Daerah Calon Tunggal

Reporter: Ant |

Editor: Noperma |

Jumat , 30 Aug 2024 - 22:58

Hal ini, kata Idham, sesuai peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh semua kontestan pesta demokrasi lima tahunan sesuai amanat undang-undang.

"Merujuk pada Pasal 70 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana calon petahana selama masa kampanye harus cuti di luar tanggungan negara," tuturnya.

Sementara itu, untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran ke KPU.

"Kalau ASN, TNI, Polri, anggota DPR, pegawai BUMN, dan BUMD memang harus mengundurkan diri," katanya.(ant)

kpu sebut parpol dapat alihkan dukungan di daerah calon tunggal                            jakarta - kpu ri menyatakan partai politik (parpol) yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepala daerah dapat mencabut dukungannya dan mengalihkannya kepada pasangan lain selama di daerah itu hanya ada satu bakal pasangan calon atau calon tunggal.
 
dikutip dari antara, jumat (30/8/2024), anggota kpu ri idham holik menjelaskan ada beberapa langkah untuk mengatasi calon tunggal, di antaranya memberi kesempatan bagi partai politik mengatur ulang komposisi dukungannya.
 
demikian akan membuat ada bakal pasangan calon lain yang mendaftar selama masa pendaftaran diperpanjang pada 2–4 september 2024.
 
“di satu wilayah dengan calon tunggal menyisakan partai politik yang tidak melampaui ambang batas perolehan suara sah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan maka kami persilakan partai politik yang telah bergabung ke dalam calon tunggal untuk berpikir ulang, apakah dia bakal mengusung calon lainnya, itu kami persilakan,” kata idham.
 
menurut dia, kesempatan itu diberikan karena kpu berkomitmen mendorong daerah-daerah agar tidak ada calon tunggal selama proses pencalonan pada pilkada 2024.
 
“tetapi, kalau sampai batas masa perpanjangan pendaftaran, tetap satu paslon atau calon tunggal, yang mana parpol yang belum mendaftar tersebut dan tidak memenuhi ambang batas, ternyata tidak bisa daftar, itu tidak masalah,” kata idham.
 
alasannya, berbeda dengan pemilihan presiden (pilpres), partai politik yang tidak mengusung bakal pasangan calon kepala daerah tak mendapatkan sanksi pada pilkada 2024.
 
kemudian, langkah lainnya untuk mengatasi calon tunggal, idham menyebut kpu juga mempersilakan pasangan calon perseorangan, yaitu mereka yang menggunakan jalur independen untuk mendaftar.
 
“di masa perpanjangan ini (calon perseorangan) bisa mendaftar. jadi, pasal 135 (pkpu nomor 10 tahun 2024) mengatur kondisi yang demikian,” kata idham.
 
ketua kpu ri mochamad afifuddin dalam sesi jumpa pers yang sama menyebut ada 48 daerah yang sejauh ini mempunyai calon tunggal. rinciannya, dia melanjutkan ada satu provinsi, yaitu di papua barat, kemudian di lima kota dan 42 kabupaten.
 
oleh karena itu, kpu daerah di daerah-daerah tersebut kembali menggelar sosialisasi pada 30 agustus sampai dengan 1 september 2024 untuk menarik minat warga mencalonkan diri selama masa pendaftaran itu diperpanjang sampai dengan 4 september 2024.
 
//menteri dan petahana harus cuti
di sisi lain idham kholik juga mengingatkan para menteri dan kepala daerah petahana yang maju pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 harus mengambil cuti dari sejak pendaftaran hingga masa kampanye.
 
"menteri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah itu harus cuti," kata ketua divisi teknis komisi pemilihan umum (kpu) ri idham holik di sorong, papua barat daya, kamis.
 
selain menteri, bakal calon kepala daerah dari petahana (kepala daerah sedang menjabat) juga harus mengajukan cuti mulai pendaftaran hingga masa kampanye selama 60 hari.
 
hal ini, kata idham, sesuai peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh semua kontestan pesta demokrasi lima tahunan sesuai amanat undang-undang.
 
"merujuk pada pasal 70 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016, di mana calon petahana selama masa kampanye harus cuti di luar tanggungan negara," tuturnya.
 
sementara itu, untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (asn), tni, dan polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran ke kpu.
 
"kalau asn, tni, polri, anggota dpr, pegawai bumn, dan bumd memang harus mengundurkan diri," katanya.(ant)