DPRD Babel Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Reporter: Adv |

Editor: Jal |

Kamis , 01 Aug 2024 - 21:42

DPRD Babel Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023.-istimewa-

“Bagi saya keadilan itu penting dan saya akan tindak lanjuti semua laporan asal sesuai dengan indikator,” tegasnya.(adv)

dprd babel setujui ranperda pertanggungjawaban apbd 2023                            pangkalpinang - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi kepulauan bangka belitung (babel) menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2023 yang diajukan pemerintah provinsi (pemprov) babel pada rapat paripurna di gedung dprd babel, rabu (31/7/2024). 
rapat paripurna dihadiri penjabat (pj) gubernur safrizal za forkopimda babel, pj sekretaris daerah babel, dan pimpinan opd beserta jajaran di lingkungan pemprov babel. 
wakil ketua dprd heryawandi ini mengatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti dengan membahas dan mengkaji secara mendalam raperda tersebut sebelum menyetujuinya. 
“serangkaian pertemuan dilakukan antar komisi di dprd dengan seluruh perangkat daerah guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan atas pertanggungjawaban apbd tahun anggaran 2023 hingga pengambilan keputusannya dapat di paripurnakan hari ini,“ ujarnya. 
sementara, pj gubernur safrizal za menyampaikan apresiasi kepada dprd babel atas persetujuan ranperda ini. ia juga mengakui adanya beberapa catatan dan masukan dari dprd yang akan ditindaklanjuti oleh pemprov babel. 
 
“telah disetujui oleh semua fraksi untuk disahkan sebagai perda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd 2023 dengan catatan-catatan dan sebagian pandangan umum terhadap beberapa isu yang dikemukakan oleh anggota dewan,” paparnya. 
 
lebih lanjut dikatakannya, secara umum saran yang disampaikan beberapa fraksi, antara lain agar seluruh opd lebih bekerja keras kedepannya dan segera menyiapkan pengisian jabatan kepala opd yang masih kosong agar kinerja pemerintah lebih optimal. 
 
“catatannya tentu akan kami tindak lanjuti, dan akan kami masukkan program di tahun 2025 kalau ternyata itu harus masuk program maka akan dianggarkan. misalnya, minta penambahan ruangan sekolah,” jelas safrizal. 
 
selain itu, terkait adanya laporan masyarakat penerimaan peserta didik baru (ppdb), dirinya juga akan langsung meminta inspektorat untuk memeriksa laporan tersebut apabila terindikasi terdapat potensi kecurangan. 
 
“bagi saya keadilan itu penting dan saya akan tindak lanjuti semua laporan asal sesuai dengan indikator,” tegasnya.(adv)