Didorong Komisi VII DPR RI & Kejagung: Semoga IPR Segera Terbit

Reporter: ant/tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Jumat , 19 Jul 2024 - 21:58

Reda Manthovani-screnshot-

''Soal IPR, tunggu! Saat ini NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) untuk itu masih di Biro Hukum. Jadi tengah dibahas di sana,'' ujar BPJ yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjawab media ini sekaligus menjawab pertanyaan Ketua Asosiasi Industri Timah Indonesia (AITI) H Ismiryadi alias Dodot yang juga getol untuk ini.

Dikatakan BPJ, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah Menyusun Rancangan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Kaidah Teknis Pertambangan Rakyat yang akan menjadi NSPK bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan pendelegasian pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Banyak hal yang harus diperhatikan menurut BPJ. Mulai dari Pedoman Penyusunan Dokumen Pengelolaan WPR, Persyaratan dan mekanisme kegiatan IPR, Format Rencana Penambangan kegiatan IPR, Format Laporan Berkala kegiatan IPR, Pedoman Teknis Pengelolaan IPR (Teknis, Keselamatan dan Pengelolaan), hingga Pedoman Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA).

Sementara itu, Ketua AITI Babel, Ismiryadi alias Dodot menyatakan, pertambangan timah masih menjadi penopang utama perekokonomian masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), itu adalah fakta yang tak dapat disangkal. Pertambangan timah yang mengalami turbulensi luar biasa sekarang ini sebagai akibat proses hukum, semestinya dijadikan momentum oleh para pihak pengambil kebijakan untuk berupaya pelegalan tambang rakyat.

Salah satu wujud pelegalan itu adalah dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

''Kita dari AITI (Asosiasi Industri Timah Indonesia) terus mensupport keberadaan IPR dan WPR tersebut. Kita berharap BPJ tak lelah dan tak berkurang semangatnya untuk terus memperjuangkan soal IPR ini. Rakyat Babel berharap banyak di sini,'' ujar H Ismiryadi kepada BPJ.

AITI juga mendorong pemerintah daerah turut serta dalam mengelola Izin Usaha Pertambangan milik perusahaan plat merah yang sudah terbengkalai.

''Segerakan warga penambang bisa turun menambang secara legal. Semua stakeholder harus terus mendesak ini, karena soal ekonomi warga tak bisa terus menunggu,'' tegas Dodot lagi.***

didorong komisi vii dpr ri & kejagung: semoga ipr segera terbit                             koranbabelpos.id.- segera turunnya izin pertambangan rakyat (ipr) dari kementerian energi sumber daya mineral (esdm) yang selama ini ditunggu-tunggu masyarakat penambang daerah ini, tampaknya segera terwujud.  soalnya, 2 lembaga secara tegas menyatakan akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan kementerian guna keluarnya rekomendasi dimaksud.
selain komisi vii dpr ri yang sedari awal mengawal ipr, yang teranyar adalah kejagung juga mengemukakan hal serupa.
"kita akan segera soundingkan ke kementerian esdm terkait juknis ipr timah ini," demikian dikatakan jaksa agung muda bidang intelijen (jam-intel) kejagung ri,  reda manthovani ssat menghadiri rakor tata kelola barang sitaan tindak pidana korupsi pertimahan di pangkalpinang, rabu, 17 juli 2024 lalu.
ia mengatakan, konsep tata kelola penambangan bijih timah yang sedang dibahas oleh forkompimda se-provinsi kepulauan bangka belitung akan dilaporkan kepada jaksa agung dan kementerian esdm republik indonesia, agar peraturan tata kelola penambangan bijih timah ini segera terwujud.
baca juga:dodot: kita intinya meminta rakyat bisa segera nambang, bpj: soal ipr itu, tunggu! 
"ini akan segera koordinasikan, sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dan sosialisasi peraturan tata kelola penambangan timah di daerah ini," katanya.
penjabat gubernur kepulauan babel safrizal za berharap kejagung mendorong kementerian esdm untuk segera menerbitkan juknis ipr, agar tambang rakyat ilegal bisa menambang secara legal.
"kami mohon dukungan dari kejagung agar kementerian esdm untuk segera menerbitkan juknis ipr ini, agar masyarakat bisa menambang timah secara legal dan aturan berlaku," katanya.
menurut dia rapat koordinasi aturan tata kelola timah ini bisa menjadi momentum dalam rangka menerbitkan dan menatausahakan timah sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku.
"penambangan sesuai aturan berlaku ini tentunya diharapkan kita bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan pendapatan negara sebesar-besarnya untuk dikembalikan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
baca juga:pj gubernur keluhkan respon kementerian esdm lamban: ipr & rkab, apa kabar?
selain itu, masyarakat juga bisa bekerja di sektor pertambangan dengan leluasa sesuai ketentuan berlaku dalam meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan bisa kembali seperti semula setelah penambangan ini.
"jangan sampai sebaliknya, pendapatan negara minim, pendapatan masyarakat juga minim dan lingkungannya hancur lebur tanpa bisa dimintai pertanggungjawaban," katanya. 
sementara itu, seperti dilansir media ini sebelumnya, salah yang dikenal cukup getol memperjuangkan soal izin pertambangan rakyat (ipr) adalah anggota komisi vii dpr ri, bambang patijaya yang akrab disapa bpj.  
''soal ipr, tunggu! saat ini nspk (norma, standar, prosedur, dan kriteria) untuk itu masih di biro hukum.  jadi tengah dibahas di sana,'' ujar bpj yang juga ketua dpd partai golkar provinsi kepulauan bangka belitung (babel) menjawab media ini sekaligus menjawab pertanyaan ketua asosiasi industri timah indonesia (aiti) h ismiryadi alias dodot yang juga getol untuk ini.
dikatakan bpj, direktorat jenderal mineral dan batubara telah menyusun rancangan keputusan menteri energi dan sumber daya mineral tentang pedoman pelaksanaan kegiatan usaha dan kaidah teknis pertambangan rakyat yang akan menjadi nspk bagi pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan pendelegasian pemberian izin pertambangan rakyat (ipr).
banyak hal yang harus diperhatikan menurut bpj.  mulai dari pedoman penyusunan dokumen pengelolaan wpr, persyaratan dan mekanisme kegiatan ipr, format rencana penambangan kegiatan ipr, format laporan berkala kegiatan ipr, pedoman teknis pengelolaan ipr (teknis, keselamatan dan pengelolaan), hingga pedoman iuran pertambangan rakyat (ipera).
sementara itu, ketua aiti babel, ismiryadi alias dodot menyatakan, pertambangan timah masih menjadi penopang utama perekokonomian masyarakat provinsi kepulauan bangka belitung (babel), itu adalah fakta yang tak dapat disangkal.   pertambangan timah yang mengalami turbulensi luar biasa sekarang ini sebagai akibat proses hukum, semestinya dijadikan momentum oleh para pihak pengambil kebijakan untuk berupaya pelegalan tambang rakyat.  
baca juga:dodot: ekonomi babel masih timah, aiti support ipr/wpr
salah satu wujud pelegalan itu adalah dengan izin pertambangan rakyat (ipr) dan wilayah pertambangan rakyat (wpr).
''kita dari aiti (asosiasi industri timah indonesia) terus mensupport keberadaan ipr dan wpr tersebut.  kita berharap bpj tak lelah dan tak berkurang semangatnya untuk terus memperjuangkan soal ipr ini.  rakyat babel berharap banyak di sini,'' ujar h ismiryadi kepada bpj.
aiti juga mendorong pemerintah daerah turut serta dalam mengelola izin usaha pertambangan milik perusahaan plat merah yang sudah terbengkalai. 
''segerakan warga penambang bisa turun menambang secara legal.  semua stakeholder harus terus mendesak ini, karena soal ekonomi warga tak bisa terus menunggu,'' tegas dodot lagi.***