Kerugian Negara Rp 300 T Tipikor di PT Timah Tbk, BPKP Dukung Kejagung

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Rabu , 19 Jun 2024 - 21:43

Penambangan Timah Jadi Kerugian Ekologis.-screnshot-

kerugian negara rp 300 t tipikor di pt timah tbk, bpkp dukung kejagung                            koranbabelpos.id.- kejagung mengumumkan adanya tambahan nilai kerugian negara dari kasus dugaan korupsi dalam perkara tata niaga komoditas timah oleh pt timah tbk, yang semula sebesar rp 271 triliun kini menjadi rp 300 triliun.  
sementara tersangka, kejagung telah menetapkan total tersangka pada perkara kasus korupsi pt timah tbk mencapai 22 orang.
di sisi lain, pihak bpkp tampaknya segendang sepenarian dengan kejagung.
deputi bidang investigasi badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) agustina arumsari merinci kerugian negara dari perkara kasus korupsi pt timah tbk yang semula sebesar rp 271 triliun menjadi rp 300 triliun.
sekedar mengingatkan, dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah ini berada di wilayah izin usaha pertambangan (iup) pt timah pada tahun 2015 – 2022.
agustina menjelaskan, pihaknya telah melakukan audit sebagaimana standar bpkp usai menerima mandat perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik kejaksaan agung (kejagung).
baca juga: kejagung akan jemput paksa dan tahan hendry lie
“kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan ada kerugian keuangan negara sebesar rp 300,003 triliun,” ujarnya.
agustina merinci, lonjakan kerugian negara dari perkara tindak korupsi pt timah yang mencapai rp 300 triliun berupa, pertama mahalnya harga sewa smelter yang dipatok pt timah sebesar rp 2,285 triliun.
“kedua, pembayaran biji timah ilegal oleh pt timah ke mitra tambang sebesar rp 26,64 triliun. ketiga, kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung prof. bambang (ahli forensik kebakaran hutan dan lahan ipb university) sebesar rp 271,06 triliun,” sebut dia.
lebih lanjut, agustina menambahkan, alasan besaran nilai korupsi yang mencapai rp 300 triliun tersebut masuk dalam kerugian keuangan negara, karena ini merupakan konteks neraca sumber daya dan lingkungan.
“kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan,” tandasnya.
salah kamar?
kontroversi masuknya kerugian ekologis rp 271 triliun berdasarkan permen lhk dipakai untuk hitung kerugian korupsi timah, ditentang.  
''ini salah kamar!''
demikian penegasan kuasa hukum cv vip, andy inovi nababan.
baca juga:tipikor timah, kejagung kembali masif periksa saksi
abdy menilai, bahwa penerapan permen lhk nomor 7/2014 untuk menghitung kerugian negara riil dari perkara korupsi timah merupakan kekeliruan besar.
pasalnya, hasil penghitungan senilai rp 271 triliun itu merupakan kerugian ekologis dari kerusakan lingkungan.  sementara pasal yang digunakan untuk menjerat para tersangka menggunakan pasal 2 uu tindak pidana korupsi (tipikor).
"padahal angka itu belakangan berulang kali ditegaskan adalah kerugian ecologist, yang dipakai adalah peraturan menteri lingkungan hidup, tapi untuk tindak pidana korupsi ini sudah salah kamar pak," kata andy dalam konferensi pers di kawasan bangka, jakarta, kamis, 13 juni 2024 lalu.
dengan melambungnya angka kerugian negara yang salah ambil dari penerapan pasal, kata andy, hal ini membuat opini publik berasumsi para tersangka layaknya penjahat kakap lantaran melakukan tindakan pidana.
"angka yang sudah didengungkan let say 3 bulan terakhir angka rp271 triliun sehingga banyak orang berfantasi kalau uang 271 itu dipakai bisa untuk apa, semua orang berasumsi lalu memvisualisasikan kepada selebritas-selebritas tertentu," kata dia.
"bahasa sederhana saya seperti ini, bapak pakai aturan dalam fifa untuk pertandingan tinju, ketika dipukul petinjunya jatuh, malah dikasih kartu merah kan itu yang terjadi," sambung andy.
oleh karena itu, andy mengatakan bahwa penerapan permen lhk no 7/2014 dalam penindakan kasus korupsi timah, akan menjadi preseden buruk bagi dunia hukum indonesia.
"ke depan atas nama kerusakan lingkungan kalau dipakai perhintungan tersebut, dan bisa dikatakan korupsi dan kemudian dianggap sebagai kerugian negara yang tidak terbatas bumn, siapapun perusahaan bisa dipidanakan nantinya kedepan," kata dia.***