Senin, 21 Okt 2024
Network
Beranda
Headline
Pangkalpinang
Politika
Daerah
Bangka
Bangka Tengah
Bangka Selatan
Bangka Barat
Belitung
Belitung Timur
Komunikasi Bisnis
Advetorial
Kolom
Catatan Politik
Bahasa
History
Taring
Soccer
Lainnya
Gadget
Hiburan
Literasi
Kesehatan
Nasional
Opini
Network
Beranda
Politika
Detail Artikel
Pendidikan Bagian dari Politik, tapi Jangan Dipolitisasi
Reporter:
Ant
|
Editor:
Jal
|
Jumat , 07 Jun 2024 - 23:06
--
pendidikan bagian dari politik, tapi jangan dipolitisasi jakarta - direktur jenderal pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) iwan syahril mengatakan pendidikan sebagai bagian dari politik namun tidak boleh dipolitisasi. "pendidikan yaitu bagian dari politik, kemudian harus ada proses politik, tapi jangan sampai dipolitisasi," katanya dalam suatu kegiatan tentang pendanaan pendidikan di jakarta, kamis (6/6). hal tersebut, dia kemukakan sebagai upaya yang harus dilakukan untuk membentuk sistem pendidikan yang berkualitas di indonesia. ia menyebutkan visi bersama dalam membangun pendidikan di indonesia harus terbentuk mulai dari hulu di kemendikbudristek hingga hilir di bawah naungan pemerintah daerah masing-masing, sehingga tidak ada tarik-ulur kebijakan dan tanggung jawab. "itu akan membuat kita bukan saja lelah, tapi juga menghabiskan sumber daya kita yang juga sangat terbatas," katanya. dalam membentuk sistem pendidikan yang berkualitas, kata iwan, dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (sdm) yang memadai. menurut dia, sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang sdm di bidang pendidikan berpengaruh dalam penciptaan suasana pendidikan. untuk itu, kata dia, kemendikbudristek mewujudkan hal itu melalui program merdeka belajar yang menyasar langsung kepada guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas. "karena dengan sdm yang mindset yang berbeda itu, bisa membuat ekosistemnya bergerak menuju tujuan yang sama tadi," ujarnya. ia mengatakan asas desentralisasi yang diterapkan dalam sistem pendidikan di indonesia harus diperkuat dan diterapkan oleh seluruh pihak. ia menilai asas desentralisasi yang selama ini diterapkan bukan bermaksud melempar tanggung jawab, melainkan agar menciptakan pendidikan yang fungsinya sesuai dengan daerah masing-masing, sehingga diharapkan setiap daerah bisa memberikan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan ciri khas masing-masing. " ada 552 pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan anggaran sudah ditransfer ke masing-masing pemerintah daerah itu untuk melaksanakan fungsi pendidikan. jadi sederhananya, sekolah bukan punyanya kemendikbud, murid-murid, guru-guru, itu bukan punyanya kemendikbud, tapi itu adalah milik dari pemerintah daerah yang harus kemudian dikelola dan dikembangkan," kata iwan syahril.(ant)
1
2
»
Tag
Share
Koran Terkait
Kembali ke koran edisi Babel Pos 9 Juni 2024
Berita Terkini
Honda Babel Kunjungan ke SMA PGRI Tanjungpandan
Komunikasi Bisnis
6 menit
Desa Bulu Tumbang Bersama Honda Babel
Komunikasi Bisnis
7 menit
PT Timah Fasilitasi Pelajar SMKN 1 Mentok PKL
Komunikasi Bisnis
8 menit
Ini Sosok Kyran Djiwandono 'Cucu' Prabowo
Headline
1 jam
Wakapolri Agus Andrianto Mengundurkan Diri
Headline
1 jam
Berita Terpopuler
Nasib Honorer Masih Merana?
Headline
23 jam
Nama-Nama Menteri yang Bakal Dilantik Prabowo
Headline
12 jam
Catat! Ini 6 Janji Prabowo
Headline
23 jam
Mayor Teddy, 4 Tahun jadi Ajudan Prabowo, Kini Seskab
Headline
10 jam
Sandra Dewi dan Anggraini Bersaksi Lagi, Nikmatnya Duit Timah?
Headline
23 jam
Berita Pilihan
Pernyataan Sandra Dewi Mengecewakan, Rp 420 M, Kemana?
Headline
1 minggu
Bos Smelter Ungkap, MoU Dengan PT Timah dan CSR untuk Bantu Pemerintah dan Rakyat
Headline
2 minggu
Sidang Tipikor Tata Niaga Timah Aon Cs, Saksi Tak Sebut Terdakwa?
Headline
3 minggu
Tipikor Timah, dari Super Heboh, Kini Mulai Senyap?
Headline
3 bulan
Dugaan Tipikor KUR BSB Naik Penyidikan, Siapa Calon Tersangka?
Headline
3 bulan