Senin, 21 Okt 2024
Network
Beranda
Headline
Pangkalpinang
Politika
Daerah
Bangka
Bangka Tengah
Bangka Selatan
Bangka Barat
Belitung
Belitung Timur
Komunikasi Bisnis
Advetorial
Kolom
Catatan Politik
Bahasa
History
Taring
Soccer
Lainnya
Gadget
Hiburan
Literasi
Kesehatan
Nasional
Opini
Network
Beranda
Politika
Detail Artikel
Pagu Indikatif PUPR 2025 Sebesar Rp75,63 T
Reporter:
Ant
|
Editor:
Jal
|
Jumat , 07 Jun 2024 - 23:05
--
pagu indikatif pupr 2025 sebesar rp75,63 t jakarta - menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) basuki hadimuljono mengungkapkan pagu indikatif kementerian pupr tahun anggaran 2025 sebesar rp75,63 triliun. "berdasarkan surat bersama menteri keuangan dan menteri ppn/kepala bappenas tanggal 5 april 2024, ditetapkan pagu indikatif kementerian pupr ta 2025 sebesar rp75,63 triliun, ditindaklanjuti dengan surat menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat tanggal 29 mei 2024 tentang pemanfaatan pagu indikatif kementerian pupr ta 2025," ujar basuki dalam rapat kerja bersama komisi v dpr ri, di jakarta, kamis (6/6). adapun distribusi pagu per unit organisasi, antara lain alokasi bidang sumber daya air sebesar rp26,53 triliun. kemudian bidang bina marga sebesar rp32,31 triliun, bidang cipta karya rp10,48 triliun, bidang perumahan rp4,53 triliun, dan dukungan manajemen serta tugas teknis lainnya sebesar rp1,77 triliun. menurut basuki, pagu indikatif tersebut masih jauh di bawah usulan kebutuhan anggaran sebesar rp212,58 triliun sesuai surat menteri pupr tanggal 4 april 2024 tentang usulan kebutuhan anggaran kementerian pupr ta 2025. tema rencana kerja pemerintah (rkp) tahun 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. adapun arah pembangunan untuk tahun depan yakni sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas, berdaya saing dan produktif. kemudian infrastruktur berkualitas, infrastruktur untuk peningkatan produktivitas. "ke depan kami ingin membangun infrastruktur ini dari segi kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan," kata basuki. kemudian arahan pembangunan berikutnya adalah ekonomi inklusif dan berkelanjutan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan. sedangkan kebijakan belanja bidang infrastruktur pada tahun 2025, antara lain meliputi pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan proyek strategis nasional (psn) termasuk melanjutkan pembangunan ikn. kemudian mendorong skema pembiayaan kreatif (creative financing) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (kpbu) untuk meningkatkan peran badan usaha. (ant)
1
2
»
Tag
Share
Koran Terkait
Kembali ke koran edisi Babel Pos 9 Juni 2024
Berita Terkini
Erick Thohir Mantap: Bersih-Bersih BUMN Lanjut
Headline
3 jam
Bobby Kertanegara Ikut ke Istana Merdeka
Headline
4 jam
Langsung Pulang ke Solo, Jokowi tak Pamit Lagi ke PDIP?
Headline
4 jam
Apa Target 100 Hari Menkomdigi?
Headline
4 jam
Di Bawah Kemensetneg, Mayor Teddy Tak Ikut Dilantik?
Headline
4 jam
Berita Terpopuler
Nasib Honorer Masih Merana?
Headline
20 jam
Catat! Ini 6 Janji Prabowo
Headline
20 jam
Nama-Nama Menteri yang Bakal Dilantik Prabowo
Headline
9 jam
Mayor Teddy, 4 Tahun jadi Ajudan Prabowo, Kini Seskab
Headline
6 jam
Indonesia Punya Presiden Baru, Kamarudin: Siap Wujudkan Cita-Cita Prabowo
Headline
22 jam
Berita Pilihan
Pernyataan Sandra Dewi Mengecewakan, Rp 420 M, Kemana?
Headline
6 hari
Bos Smelter Ungkap, MoU Dengan PT Timah dan CSR untuk Bantu Pemerintah dan Rakyat
Headline
2 minggu
Sidang Tipikor Tata Niaga Timah Aon Cs, Saksi Tak Sebut Terdakwa?
Headline
3 minggu
Tipikor Timah, dari Super Heboh, Kini Mulai Senyap?
Headline
3 bulan
Dugaan Tipikor KUR BSB Naik Penyidikan, Siapa Calon Tersangka?
Headline
3 bulan