DPRD Basel Gelar Paripurna Penyampaian RPJPD 2024 - 2025

Reporter: Adv |

Editor: Jal |

Rabu , 05 Jun 2024 - 22:02

"Semua visi misi ini dapat terwujud dengan adanya kerjasama antar semua pihak, agar pihak - pihak terkait bisa segera beradaptasi dengan tantangan global kedepannya, serta siap menghadapi apapun terkait trend dunia," pungkasnya. (ADV)

dprd basel gelar paripurna penyampaian  rpjpd 2024 - 2025                            babelpos.id, toboali - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten bangka selatan gelar rapat paripurna tentang rencana pembangunan  jangka panjang daerah (rpjpd) 2024 - 2025 dan pengambilan keputusan raperda pemajuan kebudayaan daerah, selasa (4/6).
pada paripurna tersebut hadir wakil bupati basel, pj sekda basel, ketua dprd basel, dandim 0432/basel, kasie intelijen kejari basel, kepala opd dan tamu undangan lainnya.
 
ketua dprd basel erwin asmadi menyampaikan, setelah paripurna pihaknya akan langsung membentuk tim pansus guna mempercepat pembahasan rpjpd serta pengesahan raperda untuk dijadikan perda. 
 
pembahasan ini sesuai dengan ketentuan peraturan paling lambat minggu pertama bulan juli tahun 2024. dengan pansus yang langsung dibentuk, maka pembahasan akan segera dilakukan.
 
"semua fraksi sudah setuju terkait raperda yang disampaikan, dan tinggal menunggu pembahasan oleh tim pansus agar sesegera mungkin dijadikan perda," tandasnya.
 
sementara itu, wakil bupati basel debby vita dewi mengatakan, penyusunan rpjpd merupakan langkah untuk menciptakan legitimasi dengan dukungan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat.
 
"rpjpd menjadi dasar kuat untuk kebijakan dan program pembangunan, semua didasarkan pada transparansi, pemahaman yang kuat, partisipasi masyarakat luas, dan keputusan yang bijaksana dari pembuat kebijakan," sebutnya.
 
penyusunan dokumen rpjpd selain berpedoman pada permendagri nomor 86 tahun 2017, juga berpedoman dengan instruksi mendagri nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan rpjpd tahun 2025-2045.
 
hal ini juga mengacu kepada pasal 65 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang rpjpd kepada dprd untuk dibahas bersama.
 
"artinya rpjpd ini wajib diselesaikan dengan persetujuan secara bersama - sama paling lambat minggu pertama bulan juli 2024," ucapnya.
 
dikatakan debby, bahwa pada 20 tahun kedepan ini yakni tantangan global akan menjadi suatu pemikiran  serta dibutuhkan sumber daya manusia (sdm) agar nantinya bisa bersaing mengikuti trend yang selalu berubah setiap tahunnya.
 
"segala potensi yang ada di daerah juga harus segera di manfaatkan, baik dari segi demografi ataupun mempersiapkan sdm yang berdaya saing dan cekatan," tutur debby.
 
dasar dalam perumusan arah kebijakan dan arah pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam empat periodisasi jangka menengah lima tahunan.
 
tahapan pertama 2025-2029 berupa penguatan modal dasar transformasi. tahap kedua 2030-2034 dengan telah terwujudnya pondasi yang kuat, serta  akselerasi transformasi.
 
tahap ketiga, 2035-2039, tahapan pembangunan pemantapan capaian pembangunan. keempat 2040-2045 tahapan terwujudnya bangka selatan sebagai gerbang ekonomi bangka belitung yang maju dan berkelanjutan.
 
"semua visi misi ini dapat terwujud dengan adanya kerjasama antar semua pihak, agar pihak - pihak terkait bisa segera beradaptasi dengan tantangan global kedepannya, serta siap menghadapi apapun terkait trend dunia," pungkasnya. (adv)