Honorer yang tak Masuk Database BKN, Jangan Berharap Lagi

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Sabtu , 18 May 2024 - 18:45

Ilustrasi-screnshot-

Perkembangan terbaru menjelang pendaftaran PPPK 2024, Menteri Anas memastikan bahwa proses verval dilakukan terhadap data honorer yang sudah masuk database BKN.

Azwar Anas menyebutkan saat ini proses verval masih dilakukan BKN terhadap 1.788.851 honorer yang masuk database BKN.

Pelaksanaan verval dilakukan dengan enam kriteria berdasarkan kelompok kerja (Pokja). Adapun 6 pokja kriteria tersebut yaitu honorarium, surat Keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

“Kementerian PANRB bersama BKN saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN PPPK ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN termasuk nanti PPPK penuh waktu maupun paruh waktu,” kata Menteri Anas.

pala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan BPKP dalam verval data honorer. BPKP sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab Pokja Kriteria 1, serta Tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja Kriteria 2-6.

“Pada verval ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa, dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada 1 kriteria sesuai dengan pokja masing-masing,” kata Kepala BKN Haryomo.***

honorer yang tak masuk database bkn, jangan berharap lagi                            menjelang rekrutmen cpns dan pppk 2024, hal yang wajib diketahui para honorer adalah, jika tak masuk database bkn, untuk tak berharap lagi.
--------------------------
badan kepegawaian negara (bkn) pada 18 april 2024 mengumumkan bahwa tahun ini tidak melakukan pendataan ulang non-asn atau honorer.
plt. kepala biro humas, hukum dan kerja sama bkn nanang subandi, melalui keterangan pers menyatakan pendataan honorer sudah selesai dilakukan pada oktober 2022.
belakangan ini honorer tendik atau tenaga kependidikan yang belum masuk database bkn gencar memperjuangkan nasib agar tetap bisa diangkat menjadi pppk 2024.
honorer tendik tercecer itu kebanyakan menduduki jabatan penjaga sekolah.
baca juga:data honorer sudah clear oktober 2022 
sekjen dpp forum honorer non-kategori dua indonesia (fhnk2i) tendik herlambang susanto pernah mengatakan masih banyak rekannya yang tidak masuk database bkn alias tercecer.
menurut herlambang, saat pendataan bkn tahun 2022, banyak honorer non-k2 tendik khususnya, tidak dapat masuk dalam pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan.
dia berharap honorer yang tidak terdata di bkn karena tercecer, khususnya tendik, bisa mengikuti seleksi pppk 2024 dengan syarat berdasarkan dapodik.
sementara itu, ketua forum honorer non-kategori dua indonesia (fhnk2i) tendik sutrisno mengatakan, kebijakan pemerintah yang hanya memprioritaskan honorer di database bkn membuat tendik tercecer nelangsa.
padahal, kata dia, honorer tendik ini sebenarnya sudah masuk data pokok pendidikan atau dapodik.
sebelumnya, saat rapat kerja dengan komisi ii dpr ri pada 13 maret 2024, menteri panrb azwar anas memastikan seluruh honorer yang masuk database bkn dan telah lulus verifikasi validasi oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) akan diangkat menjadi pppk.
sebelumnya, saat rapat kerja dengan komisi ii dpr ri pada rabu, 17 januari 2024, azwar anas juga menegaskan bahwa seluruh honorer akan diangkat menjadi pppk. namun, honorer yang dimaksud adalah yang masuk database bkn.
baca juga: ketum pgri soal guru swasta & honorer negeri, jangan sampai swasta kekurangan guru
perkembangan terbaru menjelang pendaftaran pppk 2024, menteri anas memastikan bahwa proses verval dilakukan terhadap data honorer yang sudah masuk database bkn.
azwar anas menyebutkan saat ini proses verval masih dilakukan bkn terhadap 1.788.851 honorer yang masuk database bkn.
pelaksanaan verval dilakukan dengan enam kriteria berdasarkan kelompok kerja (pokja). adapun 6 pokja kriteria tersebut yaitu honorarium, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia, jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm).
“kementerian panrb bersama bkn saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga asn pppk ini. tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari bkn termasuk nanti pppk penuh waktu maupun paruh waktu,” kata menteri anas.
pala bkn haryomo dwi putranto mengatakan bkn melibatkan bpkp dalam verval data honorer. bpkp sebagai tim quality assurance dan penanggung jawab pokja kriteria 1, serta tim bkn sebagai penanggung jawab pokja kriteria 2-6.
“pada verval ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. verifikator tidak dapat memilih data yang diperiksa, dan setiap verifikator hanya melakukan verval pada 1 kriteria sesuai dengan pokja masing-masing,” kata kepala bkn haryomo.***