Kepailitan! Antara Penyelamat dan Pembunuh Usaha Debitur

Reporter: Admin |

Editor: Budi Rahmat |

Jumat , 17 May 2024 - 21:54

kepailitan! antara penyelamat dan pembunuh usaha debitur                            oleh liana sari
mahasiswa fakultas hukum ubb
usaha merupakan salah satu sarana penyokong kehidupan yang tak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat semata. namun juga bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa. sehingga wajar jika pemerintah memberi perhatian lebih kepada pelaku usaha, terutama bagi usaha mikro kecil dan menengah (umkm). 
salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong kegiatan usaha bagi masyarakat adalah melalui lembaga perbankan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan modal dalam berusaha. hal ini bukan tanpa alasan, mengingat berdasarkan data yang ada umkm ternyata berkontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto hingga sebesar 60,6%. 
luasnya kesempatan berusaha tersebut mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba mendirikan suatu usaha, terlebih dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang ini, yang dapat memperlancar bisnis yang digeluti. 
untuk menunjang usahanya tersebut, tak jarang pelaku usaha pun manfaatkan lembaga perbankan atau pihak lain untuk meminjam dana dalam rangka menopang usahanya itu. namun, kita juga paham bahwa tiada satu usaha pun yang luput dari resiko, dan salah satu resiko yang sangat mengerikan bagi pelaku usaha yang meminjam modal dari pihak lain adalah kepailitan. 
 
berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (uu kepailitan) disebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh pengurus dibawah pengawasan hakim pengawas. dalam praktiknya kepailitan ini sebenernya dapat menyelamatkan debitur sekaligus membunuh usaha debitur. 
 
mengapa demikian? hal ini terjadi karena pertama, kepailitan dapat menyelamatkan debitur ketika debitur merasa dirinya tidak lagi mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur, meskipun dengan kepailitan harta debitur tetap disita. 
 
namun setidaknya debitur mendapat perlindungan hukum terhadap segala itikad buruk yang mungkin dilakukan kreditur dalam menagih hutangnya, sebab dalam kepailitan pemberesan utang piutang debitur dilakukan oleh pengurus di bawah pengawasan hakim pengawas.
 
di samping itu, dalam kepailitan juga dikenal prinsip pari passu pro rata parte, yang berarti bahwa hasil pelelangan harta kekayaan debitur dibagi secara proporsional kepada para kreditornya. prinsip ini bermakna bahwa setelah pengurus melakukan pemberesan terhadap harta debitur. 
 
maka otomatis debitur terbebas dari jerat hutangnya tanpa harus membayar hutang senilai dengan jumlah hutang sebenarnya, hal ini karena kepailitan merupakan langkah terakhir dalam pemberesan utang piutang. 
 
selanjutnya, kepailitan juga bisa menyelamatkan usaha kreditur, karena berdasarkan pasal 1 angka 2 uu kepailitan dapat diketahui bahwa kreditur bukan sekedar lembaga keuangan semata, tetapi dapat pula orang perorangan yang bisa saja sebagai seorang pelaku usaha. sehingga dengan pemberesan harta kepailitan tersebut tentu dapat menyokong bahkan menyelamatkan usaha kreditur yang bersangkutan. 
 
kedua, kepailitan sebagai pembunuh usaha debitur, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kepailitan ini dilakukan dengan menyita semua kekayaan debitur, kecuali harta benda untuk keperluan hidup selama 30 (tiga puluh) hari, peralatan medis yang dibutuhkan debitur, hingga hewan ternak yang digunakan untuk menyokong pekerjaan kreditur sebagaimana ketentuan pasal 22 huruf a undang-undang kepailitan. 
 
sehingga dengan adanya putusan pernyataan pailit ini, mau tidak mau dan suka tidak suka debitur harus rela untuk kehilangan eksistensi bisnis yang telah dirintisnya meskipun telah belasan bahkan puluhan tahun lamanya usaha itu diperjuangkan. 
 
lantas adakah jalan bagi pelaku usaha untuk melindungi diri dari kepailitan ini? jawabannya pasti ada, setiap pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan bantuan modal dari pihak lain setidaknya harus memahami betul regulasi terkait kepailitan, bukan sekedar memahami teknik mengelola perusahaan semata. 
 
sebab dengan mengetahui konsep kepailitan, setidaknya pelaku usaha dapat lebih memproteksi dirinya dari ancaman kepailitan. misalmya, dalam pasal 2 ayat (1) uu kepailitan, dijelaskan bahwa salah satu syarat pengajuan pailit adalah ketika debitur memiliki dua atau lebih kreditur. selain itu, dalam kepailitan juga dikenal dengan prinsip utang, dimana besarnya utang dapat dijadikan dasar permohonan pailit. 
 
berdasarkan hal tersebut maka untuk melindungi diri dari kepailitan pelaku usaha sudah sepatutnya untuk mempertimbangkan jumlah nominal dana yang akan dipinjam serta hanya meminjam dana pada satu kreditur saja. 
 
namun, apabila pelaku usaha telah terlanjur memiliki lebih dari satu kreditur dengan nilai hutang yang cukup besar, dan pelaku usaha pun merasa tidak memungkinkan untuk dapat membayar utang-utangnya tersebut, maka jalan yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) sebelum adanya permohonan pailit atau pada saat sidang pertama permohonan pailit. 
 
hal ini karena berdasarkan pasal 260 uu kepailitan ditegaskan bahwa selama pkpu berlangsung, debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. selain itu, dengan pkpu juga, pelaku usaha tidak akan kehilangan kekuasaan terhadap harta dan usahanya, justru pelalu usaha akan dibantu pengurus untuk merestrukturisasi harta dan usahanya agar dapat kembali bangkit dan mampu melunasi hutang-hutang yang dimilikinya. 
 
berdasarkan hal tersebut maka perlu ditegaskan kembali bahwa untuk dapat mempertahankan entitas bisnis yang dilakoni, setiap pelaku usaha tidak hanya perlu untuk memahami teknik managerial perusahaan semata, melainkan juga harus memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan usahanya. 
 
hal ini dikarenakan bahwa dalam hukum dikenal asas fiksi hukum, asas ini menganggap bahwa setiap orang telah mengetahui tentang hukum, entah itu hukum yang baru disahkan, ataupun hukum yang telah lama berlaku.(**)