PNS Dinas ESDM Babel Silih Berganti ke Gedung Bundar?

Reporter: Reza Hanapi/Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Selasa , 14 May 2024 - 21:57

Gedung Bundar Jampidsus Kejagung RI.-screnshot-

pns dinas esdm babel silih berganti ke gedung bundar?                            pns dinas energi sumber daya mineral (esdm) sekarang ini silih berganti saja mendatangi gedung bundar jampidsus ri, jakarta.
-----------------
untuk selasa 14 mei 2024, kejagung melalui tim jaksa penyidik pada direktorat penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jam pidsus) kembali memeriksa 5  saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) di pt timah tbk tahun 2015 s/d 2022.
mereka yang diperiksa adalah:
1.yr selaku tim evaluasi rkab tahun 2018 dinas energi dan sumber daya mineral (esdm) provinsi kepulauan bangka belitung.
2.rg selaku tim evaluasi rkab tahun 2019 dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung.
3.ra selaku tim evaluasi rkab tahun 2019 dinas esdm provinsi kepulauan bangka belitung.
4.oaw selaku perwakilan direktur jasuindo tiga perkasa.
5.whs alias direktur pt rajawali rimba perkasa.
adapun kelima orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (iup) di pt timah tbk tahun 2015 s/d 2022 atas nama tersangka tn alias an dkk.
pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. 
baca juga:kejagung periksa 3 saksi terkait tipikor timah
meski pengusutan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tata niaga timah 2015-2022 (selama 7 tahun), sudah hamper 6 bulan berjalan, namun tampaknya belum ada tanda-tanda kasus ini menuju ending.  bahkan masih masif, dan diperkirakan tersangka masih akan bertambah.
padahal pengusutan sudah berjalan sejak oktober 2023 - mei 2024 sekarang ini atau sudah hampir setengah tahun.
di sisi lain, kerugian negara versi hitungan lembaga resmi dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) juga belum turun.
"soal perhitungan kerugian keuangan negara kami masih dalam proses penghitungan. formulasinya masih kami rumuskan dengan baik dan bpkp maupun dengan para ahli." 
demikian dismapaikan direktur penyidikan jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (dirdik jampidsus) kejagung, kuntadi.
diakui, penghitungan rp 271 triliun adalah perhitungan dari sisi ahli lingkungan.  namun kuntadi mengaku nanti akan mengumumkan jika bpkp usai melakukan penghitungan.***