Pentingnya Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Menjadi UU No 11 Tahun 2024 Tentang ITE di Indonesia

Reporter: |

Editor: Budi Rahmad |

Selasa , 23 Apr 2024 - 17:31

Dwi Fadilah-Dok Pribadi-

UU itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, UU ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet.

Sayangnya, UU ITE dianggap banyak pihak membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Sejumlah pasal yang kerap disebut memuat aturan warisan pasal karet (haatzai artikelen) di antaranya pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3.

UU ITE tersebut beserta pasal-pasal nya memiliki banyak kekurangan dan sangat perlu adanya perubahan yang harus dilakukan secepatnya agar tidak terjadi kejahatan ITE yang masih sering terjadi dalam masyarakat kita baik melalu medsos atau banyak lagi media lainnya. Pasal dalam UU harus memiliki kepastian hukum yang dalam arti kata adanya sangki pantas bagi para pelanggat UU ITE baik yang ringan atau pun yang sudah pelanggan berat.

Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang pasal-pasal UU ITE yang dianggap masih bersifat karet:

Pasal 27 ayat 1 UU ITE 1/2024 yang berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengajarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum yang dirubah dari pasal yang awalnya berbunyi:

Pasal 27 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi yang tentunya pasal tersebut diubah dan diperkuat menjadi cakupan lebih besar.

BACA JUGA:Esensi Paguyubuan Kelas

Pasal 27 ayat 3 UU ITE no 11 tahun 2008 berbunyi Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" Yang dianggap pasal tersebut bersifat karet dan tentunya tidak memiliki ke pastian hukum.

Pasal 28 ayat 2 UU ITE no 11 tahun 2008 berbunyi "perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) diubah atau di revisi menjadi:

Pasal 28 ayat 2 UU ITE no 1 tahun 2024 berbunyi " Perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE nomor 1 tahun 2024.

Lalu, orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal RP.1 miliar" Yang diubah nya adalah penetapan pidana yang diterima dari pelanggar pasal uu ITE tersebut.

Pasal 31 ayat 3 UU ITE no 19 tahun 2016 berbunyi Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2,intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya ditetapkan berdasarkan undang-undang". diubah menjadi:

Pasal 31 ayat 3 UU ITE nomor 1 tahun 2024 berbunyi " Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan" Begitulah perubahan dari pasal uu ite pasal 31 ayat 3 UU ITE.

Damar Juniarto, Juru Bicara Safenet, mengatakan bahwa pasal penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media massa yang ada dalam UU ITE sering dimanfaatkan pelapor untuk meredam upaya kritis masyarakat. Mayoritas para pelapor kebanyakan mereka yang memiliki kekuasaan, seperti politisi, kepala daerah dan pejabat tinggi lainnya.

pentingnya perubahan atas uu nomor 11 tahun 2008  menjadi uu no 11 tahun 2024 tentang ite di indonesia                            di era perkembangan ite sekarang  apalagi yang sudah memasuki tahun 2024 kita tidak luput dari kehidupan yang berteknologi dan memiliki hubungan erat antara kehidupan dan teknologi, atau dalam arti kata semua aspek kehidupan seperti dibidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya dan sebagainya. 
 
oleh dwi fadillah (mahasiswa fakultas hukum universitas bangka belitung)
 
seringkali terjadi kejahatan (informasi dan transaksi elektronik) ite di indonesia atau bahkan pernah juga kita alami, contohnya saja bullying yang dilakukan melalui sosmed dan berbagai media lainnya. 
bullying yang biasanya mengakibatkan luka fisik serta mental seseorang, di era sekarang juga bisa dilakukan tidak hanya secara langsung melainkan bisa juga melalui sosmed yang sering kita gunakan dalam sehari-hari disegala kalangan usia. 
baca juga:pembelajaran diferensiasi dalam pembinaan kepramukaan
tetapi permasalahan terbesar yang sering terjadi di indonesia adalah penyebaran berita hoax, penyebaran hoax di indonesia masing sering terjadi dan masih belum diberantas secara keseluruhan. walaupun penyebaran hoax dapat dicegah dan ditanggulangi oleh masyarakat dengan cara memilah dan mulai memahami mana yang benar-benar fakta dan mana yang bersifat hoax, tetapi peran pemerintah juga sangat penting dalam pemberian sanksi dan efek jera agar tidak terjadi terus menerus oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 
tentunya ite pada tahun-tahun sebelumnya berbeda jauh dari era yang sekarang dan pastinya aturan dan sanksi yang diberikan harus diubah dan diperkuat, sehingga tidak terjadi pengulangan kasus yang sama di setiap tahunnya. bertambahnya penduduk dan meningkatnya kualitas pendidikan juga sangat memengaruhi berkembangnya ite secara signifikan di indonesia. perlu adanya penyuluhan dan aksi sosial harus sering dilaksanakan oleh pemerintah setempat disamping perlu adanya perubahan sanksi penyalahgunaan ite tersebut.
pengaturan pasal tentang ite sebenarnya sudah diatur dalam uu ite nomor 11 tahun 2008, tetapi pengaturan uu ite nomor 11 tahun 2008 tersebut masih kurang efektif atau bersifat karet serta perlu adanya perubahan sanksi yang harus di berikan. 
maka dari itu perlu adanya penguatan tentang yang rubah menjadi uu ite nomor 1 tahun 2024, walaupun sudah mengalami dua kali perubahan uu tentang ite yang sebelumnya, yakni uu ite nomor 16 tahun 2016, tetapi belum memiliki kepastian hukum dan kurangnya kepuasan maka di ubah lagi pada tahun 2024 menjadi uu ite nomor 1 tahun 2024.
baca juga:disiplin guru budaya sistem pendidikan
meski mengandung banyak sisi positif, uu ite dianggap banyak pihak memiliki sejumlah pasal karet dan kejanggalan. positifnya uu ite memberikan peluang bagi bisnis baru di indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di indonesia. 
uu ite juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik, dan memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi misalnya e-tourism, e-learning, implementasi edi, dan transaksi dagang. 
uu itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar indonesia dapat diadili. selain itu, uu ite juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet.
sayangnya, uu ite dianggap banyak pihak membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. sejumlah pasal yang kerap disebut memuat aturan warisan pasal karet (haatzai artikelen) di antaranya pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3.
uu ite tersebut beserta pasal-pasal nya memiliki banyak kekurangan dan sangat perlu adanya perubahan yang harus dilakukan secepatnya agar tidak terjadi kejahatan ite yang masih sering terjadi dalam masyarakat kita baik melalu medsos atau banyak lagi media lainnya. pasal dalam uu harus memiliki kepastian hukum yang dalam arti kata adanya sangki pantas bagi para pelanggat uu ite baik yang ringan atau pun yang sudah pelanggan berat. 
berikut ini adalah penjelasan singkat tentang pasal-pasal uu ite yang dianggap masih bersifat karet:
pasal  27 ayat 1 uu ite 1/2024 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengajarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum yang dirubah dari pasal yang awalnya berbunyi: 
pasal 27 ayat 1 uu ite nomor 19 tahun 2016 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi yang tentunya pasal tersebut diubah dan diperkuat menjadi cakupan lebih besar. 
baca juga:esensi paguyubuan kelas 
pasal 27 ayat 3 uu ite no 11 tahun 2008  berbunyi setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang dianggap pasal tersebut bersifat karet dan tentunya tidak memiliki ke pastian hukum. 
pasal 28 ayat 2 uu ite no 11 tahun 2008 berbunyi "perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) diubah atau di revisi menjadi:
pasal 28 ayat 2 uu ite no 1 tahun 2024 berbunyi " perbuatan seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (sara) melalui media elektronik adalah perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat 2  uu ite nomor 1 tahun 2024. 
lalu, orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal rp.1 miliar" yang diubah nya adalah penetapan pidana yang diterima dari pelanggar pasal uu ite tersebut. 
pasal 31 ayat 3 uu ite no 19 tahun 2016 berbunyi kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2,intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya ditetapkan berdasarkan undang-undang". diubah menjadi:
pasal 31 ayat 3 uu ite nomor 1 tahun 2024 berbunyi " setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan" begitulah perubahan dari pasal uu ite pasal 31 ayat 3 uu ite. 
damar juniarto, juru bicara safenet, mengatakan bahwa pasal penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media massa yang ada dalam uu ite sering dimanfaatkan pelapor untuk meredam upaya kritis masyarakat. mayoritas para pelapor kebanyakan mereka yang memiliki kekuasaan, seperti politisi, kepala daerah dan pejabat tinggi lainnya. 
baca juga:penggunaan metode stop pada pembelajaran sosial emosional di bimbingan konseling 
menurutnya, dari 2008 hingga saat ini sudah ada 25 korban akibat penerapan pasal pencemaran nama baik yang ada di undang-undang ite. dari jumlah tersebut, tahun 2013 merupakan paling buruk bagi pengguna internet di indonesia karena setiap bulan satu kasus muncul.
tetapi diharapkan dengan perubahan uu ite nomor 11 tahun 2008 menjadi uu ite nomor 1 tahun 2024 bisa mencapai kepastian hukum serta menimbulkan efek keberatan terhadap pelaku kejahatan ite. walaupun tidak bisa memberantas kejahatan ite secara total tetapi bisa mengurangi atau bahkan efek jera bagi pelaku kejahatan ite.(**)