Pemerintah Daerah Diharapkan Terapkan Digitalisasi dalam Roda Pemerintahan

Reporter: ant |

Editor: Budi Rahmad |

Senin , 22 Apr 2024 - 18:38

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (22 4 2024)-Antaranews.com-

KORANBABELPOS.ID, JAKARTA - Pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan digitalisasi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Hal itu disampaikan kembali oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin, (22/4/2024).

“Arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan yaitu birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan digital structure, digital competence, dan digital culture agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Anas mengatakan bahwa digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis, dan ke depan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak boleh satu inovasi satu aplikasi. Ia juga menegaskan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan kepada kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.

Apabila melihat perkembangan teknologi dan arah kebijakan ASN ke depan, rekrutmen ASN akan mengutamakan kualifikasi SDM yang memiliki talenta digital baik untuk ASN pengelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maupun non-SPBE. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan birokrasi digital di masa depan.(ant)

SUMEBR ANTARA

pemerintah daerah diharapkan terapkan digitalisasi dalam roda pemerintahan                            koranbabelpos.id, jakarta - pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan digitalisasi dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. hal itu disampaikan kembali oleh menteri panrb abdullah azwar anas saat menjadi pembicara musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) provinsi jawa barat di bandung, senin, (22/4/2024).
“arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan yaitu birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional. untuk itu, diperlukan digital structure, digital competence, dan digital culture agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan,” kata anas dalam keterangannya di jakarta, senin.
baca juga:tni au diminta adaptif terhadap situasi global
anas mengatakan bahwa digitalisasi harus dibarengi dengan pemangkasan proses bisnis, dan ke depan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan, dan tidak boleh satu inovasi satu aplikasi. ia juga menegaskan bahwa presiden ri joko widodo telah memerintahkan kepada kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.
apabila melihat perkembangan teknologi dan arah kebijakan asn ke depan, rekrutmen asn akan mengutamakan kualifikasi sdm yang memiliki talenta digital baik untuk asn pengelola sistem pemerintah berbasis elektronik (spbe) maupun non-spbe. hal ini dilakukan untuk mewujudkan birokrasi digital di masa depan.(ant)
 
 
sumebr antara

Tag

Share