Wamendagri Bima Arya Sebut Revisi UU Pemilu masih Dikaji

Reporter: ant |

Editor: Budi Rahmad |

Sabtu , 08 Feb 2025 - 09:33

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto -Antaranews.com-

wamendagri bima arya sebut revisi uu pemilu masih dikaji                            koranbabelpos.id - pemerintah masih mengkaji revisi undang-undang (uu) tentang pemilihan umum (pemilu). pengkajian ruu pemilu tersebut dilakukan  dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
hal ini disampaikan oleh wakil menteri dalam negeri (wamendagri) bima arya sugiarto, saat menjadi narasumber dalam focus group discussion (fgd) tentang revisi uu pemilu di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik (fisip) universitas sumatera utara (usu), medan, jumat (7/2/2025).
baca juga:penyusunan ruu pemilu bakal dibahas dari awal, doli kurnia: bukan berarti langsung penerapan pilkada oleh dprd
bima arya menekankan bahwa presiden ri prabowo subianto telah meminta kementerian dalam negeri (kemendagri) untuk melakukan kajian komprehensif guna memperbaiki sistem pemilu. 
dalam kesempatan tersebut, wamendagri menyoroti berbagai isu strategis dalam revisi uu pemilu.
menurut wamendagri, sejumlah tantangan masih perlu diatasi seperti tingginya biaya politik, efisiensi sistem, serta besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam setiap pemilu.
baca juga:bawaslu berharap revisi uu pemilu-pilkada dapat kuatkan keterwakilan perempuan
"kalau kita mendengar di lapangan, baik dari pelaku maupun pemilih, ya kita semua sepakat bahwa pemilu, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilu anggota legislatif, mahalnya luar biasa," kata bima dikutip dari antaranews. 
dikatakan pula oleh dia bahwa revisi uu pemilu diperlukan karena saat ini terdapat dua regulasi berbeda, yakni uu pemilu dan uu pilkada. padahal, mahkamah konstitusi (mk) telah memutuskan bahwa tidak boleh ada perbedaan mendasar di antara keduanya.
selain itu, menurut dia, masih terdapat sejumlah ketidakselarasan dalam nomenklatur ataupun pasal dan ayat pada kedua uu tersebut sehingga revisi menjadi langkah penting.
baca juga:ketua kpu afifuddin usul adanya penyatuan uu pemilu dan uu pilkada 
"artinya memang ini adalah momen yang sangat tepat, sangat tepat untuk melakukan revisi itu. nah, saat ini kemendagri membuka ruang bapak/ibu. saya latar belakangnya orang kampus, sangat terbiasa untuk berdialog, berdebat, dan berdiskusi. saya percaya bahwa ada proses dialektika yang sangat menentukan output," ungkapnya.
lebih lanjut wamendagri mengatakan bahwa revisi uu pemilu tidak boleh hanya berfokus pada isu-isu spesifik seperti mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung maupun kepentingan politik tertentu.(ant)
 
sumber antara