Wawancara Ekslusif dengan Kapuspenkum Kejagung RI, Harli: Semua Harus Taat Azas

Reporter: Reza Hanapi |

Editor: Syahril Sahidir |

Rabu , 08 Jan 2025 - 21:05

Harli Siregar-screnshoot -

Penetapan 5 tersangka berupa korporasi menjadi bukti bahwa perkara ini berlanjut. Penentuan dan penetapan pihak-pihak terkait menjadi pelaku dalam perkara ini tentu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan adanya kecukupan alat bukti yaitu setidaknya 2 alat bukti.

T: Sebetulnya apa yang ingin dicapai oleh Kejagung sendiri dengan penyidikan atas 5 smelter itu?

Penyelamatan dan pengembalian kerugian negara yaitu kerugian kerusakan lingkungan yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara.

T: Setelah disidik dan terungkap kejahatan atas tata niaga pertimahan selama ini lantas apa pembenahan ril dari Kejagung. Mengingat saat ini ekonomi masyarakat Babel -krn timah masih primadona- hancur-hancuran?

1. Coba dicek apakah tata kelola dan performa PT Timah semakin baik atau tidak?

2. Mana lebih baik sumber daya alam yang kaya akan terus dikuras tetapi hanya dinikmati segelintir pihak atau negara dan masyarakat Babel berdaulat atas kekayaan alamnya?

3. Masyarakat Babel harus melihat ini jauh ke depan dan diharapakan pengelolaan sumber daya alam akan dilakukan korporasi secara benar dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada gilirannya mengangkat perekonomian masyarakat Babel.

T: Ada kekhawatiran ending dari penyidikan serta penegakan hukum ini semua -nantinya- malah akan terjadi sebuah "pergantian kulit" atau pergantian pemain dalam bisnis timah. Bagaimana ini?

Mengapa harus berprasangka buruk kalau bisa berprasangka baik. Berkali-kali kami sampaikan bahwa dalam penegakan hukum represif seperti ini murni dilakukan atas dasar prinsip-prinsip dan kepentingan hukum.

T: Terkait adanya -saat ini- perlawanan oleh salah satu keluarga terdakwa yang melaporkan ahli lingkungan dari pihak JPU ke Polisi bagaimana abang melihat ini?

Iya semua pihak harus taat asas. Ahli memberikan keteranganya atas dasar pengetahuanya yang kemudian diolah dan dihitung oleh auditor negara. Perhitungan atas kerugian keuangan negara ini didasarkan atas permintaan jaksa penyidik. Selain itu, ⁠Pengadilan dalam putusanya telah menyatakan kerugian negara dalam perkara a quo sebanyak Rp 300 triliun, artinya Pengadilan juga sependapat dengan JPU bahwa kerugian kerusakan lingkungan tersebut merupakan kerugian keuangan negara, lalu apa yang menjadi keraguan kita terhadap pendapat ahli tersebut sehingga harus dilaporkan?***

wawancara ekslusif dengan kapuspenkum kejagung ri, harli: semua harus taat azas                            timah dan tata niaganya di provinsi kepulauan bangka belitung (babel) bagai tak putus dirundung perkara.  selesai satu, muncul lagi kasus baru.  perkembangan terbaru, tenaga ahli dari ipb bogor yang melansir kerugian mencapai rp 300 triliun, prof bambang hero raharja yang disomasi dan dilapor ke polda babel oleh salah satu kantor pengacara daerah ini.  
bagaimanakah tanggapan kapuspenkum kejagung ri, dr harli siregar melihat perkembangan yang ada ini?  berikut wawacara babel pos dengan pria yang pernah menjabat sebagai wakajati dan pj kajati babel itu.
t: penanganan perkara tipikor tata niaga timah oleh kejagung ini?
kami melihat ini sebagai sikap dukungan penuh masyarakat. sikap dan dukungan masyarakat tersebut bagi kami menjadi satu motivasi kuat untuk melakukan penegakan hukum repressif dalam perkara ini. masyarakat babel harus menyadari bahwa begitu rusaknya lingkungan dan terkurasnya sumber daya alam oleh karena ulah beberapa pihak.
t: vonis yang terjadi malah menuai kontradiksi, sampai-sampai presiden prabowo angkat bicara. tanggapannya?
pidato presiden tentu menjadi trigger dan komitmen pemerintah dalam pemberantasan tipikor dan utamanya dalam menyelesaikan perkara ini. perkara ini harus dilihat secara holistik yang dikaitkan dengan kerugian negaranya. kalau dilihat dari sisi kerugian negara: rp 300 triliun itu dibagi:
1. kerugian keuangan negara rp 29 triliun.
2. ⁠kerugian akibat kerusakan lingkungan, yaitu:
a. rp 152 triliun oleh 5 korporasi yang sudah ditetapkan tersangka.
b. rp 118 triliun oleh ribuan perusahaan jasa usaha pertambangan yang kecil-kecil.
sehingga penentuan terhadap tuntutan yang diakukan oleh jpu tentu didasarkan pada seberapa besar nilai kerugian yang dinikmati para pihak dan nantinya seberapa besar kerugian akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. 
t: melihat kejagung kembali melanjutkan penyidikan atas kejahatan korporasi apakah sikap ini sebagai ketidak-puasan atas vonis yang ada. atau menindak lanjut atas amanat dari presiden itu?
penyidikan terhadap perkara ini selama ini memang baru dilakukan untuk pihak-pihak individu atau perorangan yang menikmati hasil kejahatanya. sesuai hasil audit ada korporasi yang harus dimintai pertanggungjawabanya yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan dalam putusan pengadilan telah dinyatakan bahwa kerugian dalam perkara ini adalah rp 300 triliun. berarti termasuk kerugian kerusakan lingkungan yang menjadi bagian dari kerugian keuangan negara.
t: apakah penyidikan perkara tata niaga timah ini akan berlanjut. mengingat banyak nama-nama yang muncul di dakwaan dan fakta sidang  belum diadili. mulai dari aliran duit ke istri terdakwa, adanya oknum wartawan yang disebut terseret, sampai oknum karyawan dan aparat?
penetapan 5 tersangka berupa korporasi menjadi bukti bahwa perkara ini berlanjut. penentuan dan penetapan pihak-pihak terkait menjadi pelaku dalam perkara ini tentu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan adanya kecukupan alat bukti yaitu setidaknya 2 alat bukti.
t: sebetulnya apa yang ingin dicapai oleh kejagung sendiri dengan penyidikan atas 5 smelter itu?
penyelamatan dan pengembalian kerugian negara yaitu kerugian kerusakan lingkungan yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara.
t: setelah disidik dan terungkap kejahatan atas tata niaga pertimahan selama ini lantas apa pembenahan ril dari kejagung. mengingat saat ini ekonomi masyarakat babel -krn timah masih primadona- hancur-hancuran?
1. coba dicek apakah tata kelola dan performa pt  timah semakin baik atau tidak?
2. mana lebih baik sumber daya alam yang kaya akan terus dikuras tetapi hanya dinikmati segelintir pihak atau negara dan masyarakat babel berdaulat atas kekayaan alamnya?
3. masyarakat babel harus melihat ini jauh ke depan dan diharapakan pengelolaan sumber daya alam akan dilakukan korporasi secara benar dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada gilirannya mengangkat perekonomian masyarakat babel.
t: ada kekhawatiran ending dari penyidikan serta penegakan hukum ini semua -nantinya- malah akan terjadi sebuah "pergantian kulit" atau pergantian pemain dalam bisnis timah. bagaimana ini? 
mengapa harus berprasangka buruk kalau bisa berprasangka baik. berkali-kali kami sampaikan bahwa dalam penegakan hukum represif seperti ini murni dilakukan atas dasar prinsip-prinsip dan kepentingan hukum. 
t: terkait adanya -saat ini- perlawanan oleh salah satu keluarga terdakwa yang melaporkan ahli lingkungan dari pihak jpu ke polisi bagaimana abang melihat ini? 
iya semua pihak harus taat asas. ahli memberikan keteranganya atas dasar pengetahuanya yang kemudian diolah dan dihitung oleh auditor negara. perhitungan atas kerugian keuangan negara ini didasarkan atas permintaan jaksa penyidik. selain itu, ⁠pengadilan dalam putusanya telah menyatakan kerugian negara dalam perkara a quo sebanyak rp 300 triliun, artinya pengadilan juga sependapat dengan jpu bahwa kerugian kerusakan lingkungan tersebut merupakan kerugian keuangan negara, lalu apa yang menjadi keraguan kita terhadap pendapat ahli tersebut sehingga harus dilaporkan?***