Soal Hitungan Rp 271 T, PERPAT Babel Mengugat!, Minta RDP & Somasi Ahli

Reporter: Tim |

Editor: Syahril Sahidir |

Selasa , 07 Jan 2025 - 21:40

Andi Kusumah (Kanan) dan Budyono (kiri)-screnshot-

soal hitungan rp 271 t, perpat babel mengugat!, minta rdp & somasi ahli                            koranbabelpos.id.- dewan pimpinan daerah (dpd) perkumpulan putra-putri tempatan bangka belitung (perpat babel), mengajukan permohonan rapat dengar pendapat (rdp) kepada komisi iii dpr ri, perihal dugaan megakorupsi tata niaga timah senilai rp 271 triliun.  tak hanya itu, lembaga yang terdiri dari para pengacara muda itu juga mengajukan somasi ke prof bambang hero saharjo yang menjadi sumber perhitungan kerugian lingkungan yang dinilai banyak kejanggalan.
dalam surat bernomor 001/rdp/dpp perpat. babel/i/2025, mereka menyoroti kerugian negara akibat kerusakan lingkungan, dan meminta evaluasi ulang terhadap perhitungan kerugian yang digunakan dalam proses hukum.  surat itu juga ditembuskan kepada presiden ri prabowo subianto, komnas ham, kemenko polhukam, pt. timah tbk, kejaksaan agung ri, dan sejumlah pihak terkait. 
perpat mengaku prihatin atas penggunaan perhitungan ahli lingkungan yang dinilai tidak relevan dalam konteks kerugian keuangan negara.  dalam kasus ini, ahli lingkungan dari institut pertanian bogor (ipb) bambang hero saharjo menyebutkan kerugian negara sebesar rp 271.069.740.060 akibat kerusakan lingkungan yang mencakup 170.363 hektar. 
perpat menilai bahwa bambang tidak memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian keuangan negara.
“bambang hero saharjo adalah ahli lingkungan, bukan ahli keuangan negara. kerugian negara seharusnya dihitung oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) atau ahli yang relevan,” tulis perpat dalam suratnya.
perpat juga menyoroti pernyataan bambang dalam persidangan yang dianggap tidak profesional, dan menyebut perhitungan kerugian yang diajukan tidak memisahkan antara iup milik pt. timah tbk dan smelter swasta lainnya.
mereka menilai perhitungan yang dilakukan kejaksaan agung bersama bambang hero saharjo menunjukkan deviasi besar.  berdasarkan data produksi timah selama 2015–2022, luas tambang yang diperlukan seharusnya hanya 9.720 hektare, bukan 170.363 hektare seperti yang diklaim sebelumnya.
“hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan dalam data yang diajukan. perhitungan ini perlu diverifikasi ulang oleh para ahli tambang, geologi, dan pihak terkait lainnya,” tegas perpat.
perpat melalui suratnya meminta komisi iii dpr ri untuk:
1. menggelar rdp guna mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus megakorupsi tata niaga timah.
2. mengundang kejaksaan agung ri, bpk, bpkp, dan kementerian lingkungan hidup untuk memberikan klarifikasi.
3. memvalidasi hasil perhitungan kerugian negara yang disebutkan mengalami deviasi besar.
4. menjamin tidak adanya kriminalisasi akibat kesalahan persepsi hukum yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian perhitungan kerugian.
“rdp ini diharapkan menjadi langkah penting untuk mengungkap fakta sebenarnya dan menciptakan keadilan bersama sesuai dengan amanat undang-undang,” tulis perpat.
tak hanya itu, perpat yang berisikan kalangan penasihat hukum muda babel, masing-masing
dr andi kusuma, s.h.,mkn.,ctl, budiyono, s.h, asminati, s.h, ccd dan herwanto, s.h. yang merupakan advokat/pengacara/penasihat hukum pada kantor hukum ak law firm & partners, sungailiat, kabupaten bangka itu juga mengajukan somasi ke bambang hero.
para pengacara muda mensomasi prof bambang hero saharjo dengan dasar:
1.bahwa seperti yang diketahui, saudara merupakan ahli lingkungan sebagaimana telah ditunjuk oleh kejaksaan agung republik indonesia dalam memberikan keterangan pada perkara mega korupsi timah tataniaga timah tahun 2015-2022 dengan nilai kerusakan lingkungan sebesar rp.271.000.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu triliun);
2.bahwa atas perhitungan tersebut telah menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum dalam merumuskan dakwaan maupun tuntutan kepada para terdakwa sebagaimana dipersangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi tataniaga timah;
3.bahwa selain itu, atas perhitungan tersebut telah menggegerkan publik karena digadang-gadang menyebabkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan sebesar rp.271.000.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu triliun);
4.dengan melibatkan pihak pt. timah tbk dan perusahaan peleburan (smelter) swasta lainnya;
5.bahwa berdasarkan dalil yang saudara sampaikan didalam persidangan menyebutkan angka kerugian tersebut merupakan estimasi kerugian lingkungan berupa kerusakan lingkungan pada lubang galian seluas 170.363,064 hektar;
6.bahwa namun atas perhitungan tersebut, belakangan ditemukan fakta bahwasannya saudara tidak berkompeten dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;
7.bahwa diketahui saudara tidak memiliki relavansi dalam penghitungan perhitungan kerugian negara dikarenakan saudara adalah ahli lingkungan dari institut pertanian bogor (ipb) dan bukan merupakan ahli keuangan negara;
8.bahwa padahal seharusnya apabila berbicara mengenai kerugian negara, maka pihak yang berkompenten dalam melakukan penghitungan adalah ahli keuangan negara yang terverifikasi lebih lanjut oleh bpk (badan pemeriksan keuangan);
9.bahwa fakta ini turut diamini oleh prof sudarsono dari institut pertanian bogor (ipb) yang menyebutkan bahwa  bambang hero saharjo bukan ahli hitung kerugian negara pada kasus korupsi timah ;
10.bahwa berdasarkan fakta persidangan pun, saudara terbukti tidak dapat menjelaskan mengenai metode perhitungan yang digunakan dalam menafsirkan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan;
11.bahwa selain itu saudara secara tidak professional dalam menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan tidak memisahkan kerugian antara iup op timah tbk dan non pt. timah tbk, dimana saat hendak dikonfirmasi dalam persidangan bambang hero saharjo malah menjawab :  aduh saya malas yang mulia ;
12.bahwa berdasarkan hasil cross check (verifikasi/pengecekan kembali) yang kami lakukan, terdapat ketidak sinkronan antara hitungan real dan hitungan sebagaimana didalilkan oleh kejaksaan agung;
13.bahwa seperti yang diketahui perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah disesuaikan pada hitungan periode tahun 2015-2022 (8 tahun). atas periodik tersebut, pt. timah tbk telah melakukan produksi timah rata-rata sebesar 40.000 mt/ tahun. apabila dikonversikan selama kurun waktu sebagaimana didalikan oleh pihak kejaksaan maka nilai produksi timah rata-rata sebesar 40.000 mt x periodik (8 tahun) = 320.000 mt;
14.bahwa berdasarkan persesuaian antara produksi iup darat dengan nilai produksi timah rata-rata selama kurun waktu 8 tahun didapatkan perhitungan : 50% x 320.000 mt = 160.000 mt;
15.bahwa kemudian mengenai produksi logam hasil kerjasama antara perusahaan smelter dan pt. timah tbk pada tahun 2019-2020 adalah sebesar 68.000 mt dan pada periode tahun 2015-2022 adalah sebanyak 228.000 mt. atas produksi logam tersebut menggunakan recovery peleburan timah senilai 94%. sehingga perhitungan produksi bijih timah adalah :
total produksi bijih timah =      = 243.000 mt sn
16.bahwa selanjutnya, berdasarkan data rata-rata kekayaan cadangan di iup pt. timah tbk  sebesar 0,25 kg sn/m , maka konversi volume tanah yang harus digali untuk mendapatkan total bijih timah tersebut adalah senilai :
volume tanah digali =      = 972.000.000 m3
17.bahwa dengan asumsi kedalaman rata-rata penggalian tanah sebesar 10 meter, maka luas wilayah tambang yang diperlukan adalah senilai :
luas wilayah tambang =     = 97. 200 m2/ 9.720 ha
18.bahwa berdasarkan perhitungan sebagaimana diuraikan diatas, didapatkan hasil bahwa luas wilayah tambang yang diperlukan mengacu pada data produksi adalah seluas 9.720 hektar, bukan 170.363,064 hektar seperti yang dinyatakan sebelumnya oleh saudara; 
19.bahwa diindikasi telah terjadi deviasi yang sangat besar dalam perhitungan, sehingga guna memvalidasi hasil perhitungan saudara diperlukan analisis dan verifikasi lebih lanjut oleh para ahli tambang, geologi, maupun pihak terkait dari pt. timah tbk untuk mengomentari perbedaan perhitungan tersebut diatas;
20.bahwa, belum sempat diverifikasi lebih lanjut mengenai hitungan tersebut, pengadilan telah memutuskan mengenai perkara mega korupsi tataniaga timah sebagaimana didalilkan oleh jaksa penuntut umum melalui perhitungan saudara sebagai ahli lingkungan;
21.bahwa akibat perhitungan saudara tersebut diatas telah berimplikasi pada putusan para terdakwa sehingga mengakibatkan kriminalisasi kepada para pihak yang tidak seharusnya dipersalahkan;
22.bahwa dengan ketidak kompetenan dan kesalahan perhitungan saudara tersebut tanpa adanya itikad baik untuk meluruskan mengenai perhitungan, maka patut diduga saudara telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat 1  kuhp.***