Rini Widyantini lahir di Bandung, 29 Mei 1965. Mengenyam pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di kota kelahirannya, Bandung.
BACA JUGA:Dibuka Hari ini, Ayo Daftar PPPK Kemenag 2024
Alumni SMA Santa Angela ini melanjutkan studi sarjana hukum Universitas Padjadjaran.
Rini meraih gelar Master of Public Management pada The Flinders University of South Australia.
Rini mengawali kariernya menjadi aparatur sipil negara (ASN) sejak tahun 1990.
Rini menjabat sebagai Analis Kebijakan pada 1997 di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pada 2008, Rini menjabat sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian di KemenPANRB, kemudian di tahun 2009 sebagai Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I.
Kariernya di Kementerian PANRB terbilang cemerlang. Pada tahun 2011, Rini dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum.
Pada 2013 sampai dengan 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB.
Selanjutnya, Rini bertugas sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022.
Karier yang ia mulai dari internal Kementerian PANRB tentu membuat Rini memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni dalam membenahi birokrasi. Berbagai dinamika dan tantangan sudah dilakoninya.
Tugas besar sebagai Menteri PANRB sudah menunggu. Reformasi tata kelola pemerintahan yang di dalamnya terkait dengan keberlanjutan digitalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan kelembagaan dan sinergi antar lembaga birokrasi melalui proses bisnis yang terintegrasi, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN hingga menciptakan budaya kerja ASN yang lebih melayani.
BACA JUGA:Honorer tak Mau Daftar PPPK 2024 di Luar Dinas Asal, Suharmen: Ingat! Januari Honorer Dihapus!
Rini Widyantini Sudah Menyiapkan Gebrakan
MenPANRB Rini Widyantini dan Wakil MenPANRB Purwadi Arianto telah menyiapkan sejumlah gebrakan untuk melanjutkan estafet perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, seusai resmi dilantik.
Keduanya akan berfokus pada program-program prioritas yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah, khususnya dalam mewujudkan keberlanjutan reformasi birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.