KORANBABELPOS.ID.- Banyaknya perushaan boneka yang tentu butuh direktur boneka, dari mana saja orang-orangnya?
Di sinilah muncul beberapa kalangan,termasuk ari kalangan PNS yang jadi direktur bonena.
Hal ini diperlukan guna memenuhi ketentuan terkait dengan kewajiban penunjukan penanggungjawab operasi (PJO) perusahaan-perusahaan boneka tersebut, kelima smelter menunjuk penanggungjawab operasi Perusahaan-perusahaan boneka tersebut.
Bahkan terdapat penanggungjawab operasi yang berstatus sebagai PNS sebagai penanggungjawab operasi perusahaan perusahaan boneka tersebut.
BACA JUGA:Dakwaan Jaksa Ungkap Sederet Perusahaan Hingga Direktur Boneka
Diungkapkan kalau pasir timah ilegal itu -secara aturan- tidak bisa dibeli secara langsung oleh PT Timah maupun pihak smelter. Maka dari itu antara PT Timah dan 5 smelter yakni: PT Refined Bangka Tin, PT Tinindo Inter Nusa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa dan CV. Venus Inti Perkasa membuat akal-akalan dengan cara membentuk perusahaan boneka.
Menariknya ternyata pembentukan perusahaan boneka itu sendiri dilakukan secara formal oleh PT Timah dan Smelter itu tepatnya saat pertemuan September 2018.
Selanjutnya setelah perusahaan-perusahaan boneka tersebut telah dibentuk, kemudian dikirimkan ke unit penambangan darat PT Timah, Tbk untuk dibuatkan surat perintah kerja (SPK) borongan sisa hasil pengolahan kepada perusahaan perusahaan boneka yang dibentuk tersebut.
Terpisah penasehat hukum dari terdakwa Suranto Wibowo, yakni Lauren Harianja, membenarkan dakwaan menyinggung soal adanya dugaan peran anak buah klien di dinas ESDM itu.
“Sejauh apa peran itu nanti kita lihat dalam kesaksian dan fakta persidangan nantinya,” katanya.***