* PJ Gubernur Akui Ribuan Pekerja Smelter Kena PHK
MESKI tengah mengalami turbulensi luar biasa, namun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), tetap menargetkan pendapatan dana bagi hasil penjualan biji timah dari PT Timah Tbk untuk 2024 Rp 1 triliun.
-------------
DEMIKIAN penegasan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Bangka Belitung, M Haris. yang sekaligus Pejabat Bupati Bangka di Sungailiat, Kamis, 3 Mei 2024.
Dana bagi hasil dari sektor mineral dan bantu bara (minerba) yang dihimpun oleh pemerintah provinsi, kata M Haris, akan dibagikan kembali ke kabupaten atau kota penghasil biji timah dengan hitungan tiga persen.
"Dana bagi hasil minerba sangat membantu meningkatkan pertumbuhan pembangunan di daerah," katanya.
Haris menilai, penyitaan sejumlah smelter di wilayah itu oleh Kejaksaan Agung karena kasus komoditas timah, tidak berdampak langsung dengan pendapatan daerah.
BACA JUGA: Wacana Pengoperasian 5 Smelter Sitaan Kejagung, Lihat Dari Sisi Hukum dan Ekonomi
"Penyitaan smelter tidak akan berdampak langsung dengan pendapatan daerah, karena pendapatan daerah dihimpun dari berbagai sektor pajak," katanya.
Barangkali yang terasa terdampak, yakni perekonomian karena kemungkinan akan terjadi penghentian tenaga kerja di smelter tersebut.
"Kita cukup yakin, potensi sumber daya alam yang berkelanjutan di Bangka Belitung masih cukup banyak yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti, sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor pariwisata, UKMM dan yang lain," ujar M Haris.
PHK 1.000 Pekerja
Sementara itu, 5 smelter yang disita Kejagung kondisinya tentu tidak baik-baik saja.
Bahkan Penjabat Gubernur Babel Safrizal ZA menyatakan lima smelter terkait kasus korupsi tata niaga timah di Kepulauan Babel, telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas 1.000 orang pekerjanya.
"Data pekerja yang kena PHK di lima smelter ini belum valid, namun diperkirakan sudah lebih seribuan pekerja yang telah diberhentikan oleh perusahaan," kata Safrizal ZA.