KORANBABELPOS.ID, SUNGAILIAT - Penjabat Bupati Bangka Muhammad Haris AR AP MH membuka Musrenbang Kabupaten Bangka di ruang Parai Tenggiri Sekertariat Pemkab Bangka, Senin (18/3/2024).
Muhammad Haris mengatakan bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Bangka pada tahun 2025, yakni penguatan kapasitas birokrasi, penguatan sektor- sektor ekonomi unggulan pembangunan SDM kesejahteraan dan perlindungan sosial. Selain itu, penguatan infrastruktur dan sumber daya air pengelolaan lingkungan hidup.
Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka (Musrenbang) tahun 2025, memfokuskan pada upaya pemulihan ekonomi yaitu,Penguatan pembangunan ekonomi untuk daya saing daerah.
"Adapun makna dari tema tersebut ialah bagaimana prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat difokuskan dalam rangka memacu kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dengan mendorong kebijakan yang bersifat lintas sektoral," ujar
Sedangkan terkait, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka tahun 2025, dikatakan Muhammad Haris, RKPD Kabupaten Bangka tahun 2025, merupakan tahapan pembangunan tahun kedua dalam implementasi rencana RKPD 2024-2026.
"Tantangan yang semakin berat serta cita-cita besar yang ada di depan kita, tentunya kita perlu melakukan kerja, keras, cerdas dan kerja tuntas serta komitmen yang berintegritas untuk melakukan percepatan pencapaian target program dan kegiatan Kabupaten Bangka pada tahun 2025," kata Haris.
Dengan dana yang terbatas, lanjut Haris, pihaknya harus mampu melakukan efisiensi anggaran, merumuskan program dan kegiatan yang strategis yang berdampak besar terhadap perubahan mendasar.
"Untuk itu kita perlu mengubah kebiasaan kita dari cara berpikir dan bekerja rutinitas ke arah berpikir strategis." kata Muhammad Haris.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Ir Pan Budi Marwoto M.Si mengatakan, pelaksanaan Musrenbang RPJPD 2025-2045 Kabupaten Bangka ini bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi masukan dan kesepakatan antara berbagai pemangku kepentingan terhadap visi dan misi daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah.(dee)