MENANGGAPI isu mangkraknya mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa status dana anggaran pembangunan IKN saat ini tengah diblokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
---------
DALAM hal ini, dirinya menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran tersebut juga berkaitan dengan adanya efisiensi yang sebelumnya sudah diumumkan oleh Menkeu Sri Mulyani. Diketahui, adanya efisiensi ini sendiri adalah untuk membiayai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Anggarannya gak ada, kan buat makan siang pak Menteri," ujar Menteri Dody di Jakarta, pada Kamis 7 Februari 2025.
Nantinya, pemblokiran anggaran akan dicopot usai anggaran hasil efisiensi sudah disetujui oleh Komisi V DPR. Kementerian PU sendiri juga sudah melaporkan pemangkasan anggaran Rp 81,38 triliun kepada Komisi V DPR.
"Nanti ada surat khusus untuk minta buka blokir, baru kita susun lagi mana yang bisa diotak-atik," ucapnya.
Polemik pemblokiran anggaran ini tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan program-program dari Kementerian atau Lembaga.
Terkini, proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga turut ditunda oleh Pemerintah hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan.
Penundaan itu sendiri tertulis dalam surat resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), yang dirilis pada 24 Januari lalu.
Dalam surat tersebut, disebutkan juga bahwa sejumlah hal terkait seperti tata kerja Kementerian/Lembaga masih berada dalam proses konsolidasi internal.
"Kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan," tulis surat tersebut.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi dan penghematan anggaran negara.
Hal ini dilakukan dengan pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas pemerintah.
Prabowo menyebut langkah ini bisa menghemat anggaran hingga Rp 20 triliun, yang akan dialokasikan untuk program yang lebih menyasar pada kesejahteraan rakyat dan pendidikan.***