Oleh Yusnita, S.IP.
Mahasiswa Magister Administrasi Publik Institut Pahlawan 12
Tenaga Kependidikan SD S Gajah Mada Sungailiat
PERGANTIAN menteri dalam kabinet sering kali membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Konsistensi kebijakan pendidikan di Indonesia sering berubah-ubah, sehingga dapat berdampak pada kualitas pendidikan.
Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat membuat para pelaku pendidikan kewalahan, sehingga proses pembelajaran kurang konsisten. Perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia yang sering terjadi mengikuti pergantian menteri, mencerminkan inkonsistensi kebijakan pendidikan.
Hal ini disebabkan oleh perbedaan visi antara menteri yang satu dengan menteri sebelumnya. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan memenuhi tuntutan perubahan zaman. Perubahan kurikulum juga dilakukan untuk memastikan kurikulum tetap relevan dengan kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tren global.
Kurikulum tidak melulu harus dimaknai dengan kebijakan nasional. Namun, lebih spesifiknya kurikulum bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip, nilai-nilai, tujuan, dan semua hal yang harus diajarkan di dalam kelas. Lebih luas lagi, kurikulum dapat dimaknai sebagai sekumpulan instrumen, dokumen legal, dan aturan yang memuat tujuan pendidikan yang harus dicapai berdasarkan analisis kebutuhan tempat dan waktu (Oliva, 2005).
Dalam penyusunannya, sebuah kurikulum dapat dimaknai sebagai rencana terstruktur dimulai dari proses mengetahui kebutuhan (needs assessment) lalu diikuti dengan penentuan tujuan pendidikan itu sendiri. Dua aspek ini sangat erat kaitannya dengan berbagai aspek masa kini. Dalam ruang lingkup yang luas, kurikulum pendidikan harus memiliki teropong jauh ke depan. Kebutuhan hari esok dengan melihat hari ini merupakan proses penyusunan anak tangga yang ideal.
Sebagai contoh, dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial, kurikulum pendidikan harus melihat dengan jeli apa yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar dapat menentukan langkah aksi untuk menyikapi apa yang akan terjadi nanti.
Salah satu isu yang saat ini sedang hangat-hangatnya adalah kelanjutan kebijakan pendidikan yang telah berjalan, seperti kurikulum Merdeka. Kurikulum ini diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelumnya, Nadiem Makarim, dengan tujuan memberikan fleksibilitas dan otonomi lebih kepada lembaga pendidikan.
Namun, dengan pergantian menteri, muncul pertanyaan: apakah kurikulum Merdeka akan tetap dilanjutkan atau justru dirombak? Jika terjadi perubahan kebijakan, termasuk didalamnya perubahan kurikulum, maka hal ini dapat berdampak pada kelanjutan kurikulum Merdeka yang telah diterapkan di berbagai sekolah. Pergantian menteri yang diiringi dengan pergantian kurikulum dapat mempengaruhi psikologis siswa dan guru.
Perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat menyebabkan disorientasi dan ketidakjelasan arah bagi siswa, serta hambatan dalam harmonisasi dengan perguruan tinggi. Hal ini juga dapat mempengaruhi penyesuaian buku teks, pelatihan guru, dan administrasi pembelajaran. Salah satu contoh perubahan yang cukup membuat resah adalah bagaimana buku-buku kurikulum Merdeka yang baru tiba beberapa bulan belakangan.
Buku tersebut dipesan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) beberapa bulan lalu. Buku-buku tersebut terancam tak terpakai jika kurikulum berubah dan membuat pihak sekolah kebingungan akankah memesan kembali buku tersebut ditahun ini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, mengatakan bahwa lembaganya masih mengkaji rencana perubahan kurikulum Merdeka untuk pembelajaran siswa. Ia belum dapat memastikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar akan mengubah atau tetap mempertahankan kurikulum Merdeka tersebut. Ia mengatakan ada atau tidaknya kurikulum baru bagi sekolah dasar dan menengah akan terlihat saat tahun ajaran baru 2025-2026, sebab kurikulum tidak dapat diubah pada pertengahan tahun ajaran.
Kurikulum Merdeka ditetapkan sebagai kurikulum baru pada awal tahun ini, atau di masa Nadiem Anwar Makarim menjabat. Kurikulum tersebut mulai diterapkan di sekolah sejak tahun ajaran 2024-2025. Tetapi kurikulum ini sudah di uji coba di sejumlah sekolah sejak tahun ajaran sebelumnya.
Periode pergantian kurikulum tidak ada ketentuan baku. Namun demikian, jika menilik siklus evaluasi besar dalam kurikulum Merdeka hari ini, akan lebih bijak jika ditawarkan untuk melakukan satu kali siklus lagi, dengan artian tidak gegabah untuk mengganti kurikulum hari ini. Rancangan kurikulum yang dibentuk oleh Nadiem Makarim sedikit banyaknya mengundang kontroversi.
Hal itu lumrah terjadi bagi setiap mereka yang tidak memahami kebutuhan dan keadaan hari ini. Oleh karena itu, kurikulum harus diganti apabila telah melampaui beberapa periode tertentu. Normalnya sepuluh tahun penerapan, sehingga menghasilkan karakter yang diinginkan dalam diri pembelajar, merupakan waktu yang ideal untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
Alangkah tidak bijak apabila belum ada tahapan evaluasi jangka panjang, namun kurikulum sudah harus diganti. Pengembangan kurikulum tampaknya lebih bijak dilakukan dibandingkan dengan desain kurikulum baru. Menilik nilai-nilai positif dari kurikulum terkini dengan dilakukan evaluasi dalam berbagai aspek adalah langkah baik dan bijak dibandingkan harus mengganti lalu mendesain ulang kurikulum yang dilaksanakan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus mengkaji berbagai opsi kurikulum yang akan diterapkan di tanah air. Meskipun belum ada keputusan final mengenai perubahan tersebut, berbagai diskusi dan kajian terus dilakukan untuk menentukan model kurikulum yang paling sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia.
Beberapa media juga memberitakan bahwa perubahan ini tidak hanya terkait dengan pergantian nama kurikulum, tetapi juga dengan struktur dan pendekatan yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Salah satu konsep yang sempat dilontarkan oleh Menteri Abdul Mu'ti adalah penerapan model deep learning atau pembelajaran mendalam.
Kemdikbud.go.id, secara sederhana deep learning dalam pendidikan adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengedepankan penguasaan pengetahuan secara mendalam, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan pemahaman yang menyeluruh terhadap konsep-konsep yang diajarkan.
Gagasan ini bertujuan untuk mendorong siswa tidak hanya menguasai materi secara teori, tetapi juga untuk lebih memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan secara lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran mendalam ini diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah pada siswa, yang menjadi keterampilan penting di era digital dan globalisasi.
Di tengah ketidakpastian yang cukup menyedot perhatian masyarakat, dalam tulisan ini penulis selaku pihak yang terlibat langsung dengan dunia pendidikan berusaha memposisikan diri sebagai pihak yang menginginkan kebaikan dan keberhasilan bagi pendidikan di masa depan, terkait dengan gonjang-ganjing pergantian menteri dan perubahan kurikulum.
Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah terkait dengan hingar-bingar perubahan kurikulum, terutama ketika Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melontarkan pernyataan mengenai evaluasi kurikulum dan pengembangan program lainnya di ranah Pendidikan.
Pertama, kurikulum tidak berubah, tetapi pendekatan pembelajarannya saja yang berubah berupa deep learning. Jika pemerintah memilih untuk fokus pada perubahan pendekatan ini, maka hal tersebut dapat menjadi sebuah inovasi penting dalam dunia pendidikan. Implementasi deep learning dalam pembelajaran memerlukan persiapan yang matang dari pihak guru, seperti pelatihan yang memadai, penguasaan teknologi pembelajaran, serta kemampuan untuk menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa.
Kedua, pemerintah dapat memilih untuk mengubah nama kurikulum tanpa mengubah substansi dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Nama baru ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidaknyamanan atau "phobia" yang muncul akibat penggunaan nama kurikulum Merdeka yang dianggap kontroversial. Dengan mengganti nama tersebut, diharapkan akan tercipta persepsi positif dan suasana yang lebih menyenangkan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk guru, siswa, dan orang tua.
Ketiga, perubahan kurikulum secara total. Jika pemerintah memilih untuk mengubah sepenuhnya kurikulum Merdeka menjadi kurikulum baru, berarti perubahan ini akan melibatkan penyusunan kurikulum yang benar-benar berbeda dari yang sudah ada.
Asumsinya, pemerintah telah melakukan kajian mendalam mengenai berbagai faktor yang mendasari keputusan tersebut, seperti kesesuaian dengan perkembangan zaman, karakteristik siswa yang terus berubah, serta aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Kajian ini tentu bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum baru dapat lebih relevan dan mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan.
Namun, sebelum pemerintah memilih salah satu opsi di atas, sangat penting bagi pemerintah untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah strategis agar keputusan yang diambil benar-benar mendukung kemajuan pendidikan di antaranya pemerintah harus melakukan need assessment secara mendetail.
Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat, termasuk para pendidik dan orang tua, memahami alasan dan tujuan di balik perubahan kurikulum. Sosialisasi yang jelas dan menyeluruh bisa membantu mengurangi ketidakpahaman dan kebingungan. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan, workshop, dan pendampingan kepada para pendidik agar mereka bisa mengimplementasikan kurikulum baru dengan baik.
Setelah implementasi kurikulum, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya dan mendengarkan masukan dari para pengajar serta siswa. Jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau disesuaikan, maka tindakan yang cepat dan tepat bisa diambil. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, serta menjelaskan secara transparan apa yang menjadi dasar kebijakan perubahan kurikulum tersebut.
Hal ini akan menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Terkadang, satu kurikulum tidak dapat diterapkan dengan cara yang sama di seluruh daerah. Pemerintah bisa memberikan ruang bagi sekolah-sekolah untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan siswa. Pemerintah juga perlu menjaga ruang diskusi yang sehat tentang kurikulum.
Berbagai pendapat dan masukan dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, perlu didengar agar kebijakan yang diambil semakin matang dan lebih terarah.
Demikian tulisan pendek ini disusun sebagai renungan mendalam bagi masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan.
Penulis menyimpulkan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan, termasuk dalam hal perubahan kurikulum. Perubahan tersebut harus bertujuan untuk kebaikan bersama dan kemaslahatan umat. Namun, alasan di balik perubahan dalam dunia pendidikan seharusnya tidak didorong oleh kepentingan pribadi, ladang penghasilan, dendam kekuasaan atau alasan-alasan lain yang tidak mendukung keberhasilan kurikulum.
Setiap perubahan harus didasarkan pada niat tulus untuk memperbaiki sistem pendidikan demi kemajuan generasi mendatang. Intinya, apapun kebijakan yang diambil pemerintah terkait kurikulum, asalkan prosesnya dilakukan dengan benar, transparan, dan meyakinkan, maka perubahan tersebut harus didukung sepenuhnya oleh semua pihak.
Perubahan kurikulum bukan sekadar upaya pembaruan yang semata-mata berfokus pada teori atau sistem yang baru, tetapi juga bagaimana kurikulum tersebut dapat menciptakan ruang bagi siswa untuk berkembang secara holistik dan siap menghadapi tantangan kehidupan nyata. Dengan proses yang transparan, inklusif, dan adaptif perubahan kurikulum akan memberikan dampak positif bagi pendidikan Indonesia dalam jangka panjang.**
Kategori :