JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa data tunggal sosial ekonomi akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
"Data tunggal sosial ekonomi baru diintegrasikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Data ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk pertama kali, Indonesia memiliki satu data atau data tunggal," kata Gus Ipul dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, dikutip dari ANTARANEWS.
Mensos mengemukakan hal tersebut saat menghadiri dialog bersama pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis.
Ia menyebutkan, sebelumnya kementerian dan lembaga memiliki data masing-masing. Data tunggal sosial ekonomi akan menjadi satu-satunya data bagi kementerian, lembaga, dan pemda. Mereka tidak diperbolehkan lagi membuat data sendiri.
"Atas arahan presiden, data kita akan dilebur dengan data kementerian/lembaga, maka ke depan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak ada lagi, yang ada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ujar dia.
Ia menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah ditugaskan untuk memadankan data tersebut untuk diolah agar lebih akurat. Mensos juga meminta para pilar sosial ikut memutakhirkan data tunggal tersebut.
"Cara formal (pemutakhiran data oleh pilar sosial) bisa melalui musyawarah di tingkat kelurahan atau desa seperti biasa," ucapnya.
Jalur kedua, lanjut dia, yakni melalui aplikasi cek bansos, yang menyediakan usul sanggah dengan melampirkan bukti foto rumah, kondisi keluarga, dan hal lainnya yang perlu disertakan.
"Seluruh pendamping sesuai arahan Presiden ikut memutakhirkan dan perbaiki data," tuturnya.
Gus Ipul juga menyampaikan, ke depan ia akan memulai langkah keterbukaan data, dan dengan keterlibatan pilar sosial, data-data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat penerima manfaat bantuan Kemensos naik kelas. "Supaya mereka lulus, naik kelas menjadi keluarga mandiri," ujar dia.
Mensos menyebutkan, tiap pendamping mendampingi 300 penerima manfaat. Ia menargetkan tiap tahun ada 10 penerima bantuan dari tiap pendamping yang digraduasi.
"Saya lapor presiden, kalau diizinkan saya ingin ada target keluarga penerima manfaat graduasi," katanya.(ant)